Gubri: Masih Banyak Kebun Sawit Tidak Bayar Pajak

Pekanbaru, Hariantimes.com - Provinsi Riau dikenal dengan provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni mencapai 2,8 juta hektare (ha).

Akan tetapi, baru sekira 1,2 juta ha lahan sawit yang legal dan membayar pajak kepada negara. Sementara  ada sekira 1,6 juta ha kebun kelapa sawit ilegal di Riau yang tidak pernah membayar pajak.

"Masih banyak kebun sawit tidak bayar pajak, dan itu bukan sedikit. Jika hal ini kita kejar bersama, maka banyak pendapatan negara dan pendapatan daerah juga dengan sendirinya naik. Berapa pemasukan negara yang hilang. Masak bisa kalah negara oleh pengusaha," ucap Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat menerima Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra di Kediaman Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (19/05/2023).

Turut hadir pada pertemuan tersebut Kepala Bapenda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra, Kepala Dinas kominfo Provinsi Riau, Erisman Yahya, Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Riau, Aryadi.

Dijelaskan, pihak Kejaksaan Tinggi Riau juga mendukung taat pajak perkebunan kelapa sawit.

"Jadi sebenarnya jika dibuat kerjasama dengan Kejati, pasti selesai masalah ini," terangnya.

Gubri menyampaikan, masih banyaknya pemilik lahan sawit ini yang tidak mengurus HGU dan hanya mengurus izin usaha perkebunan.

"Dia sudah mengurus izin tapi tidak sampai HGU, sampai usaha izin perkebunan lalu berhenti, alasan uang tidak ada. Tapi kebun sudah dibuat bahkan sudah berpuluh-puluh tahun," bebernya.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Ismed Saputra menyampaikan, dirinya selaku kepala perwakilan Kemenkeu di Riau mendapatkan arahan dari Gubernur Syamsuar untuk mendata kembali terkait dengan usaha perkebunan untuk ditertibkan bersama, membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkeu terkait pendataan tersebut.

“Telah kita disampaikan juga ke pajak dan sedang berproses, dengan dinas perkebunan dan DLHK,” jelasnya.

“Jadi, usaha perkebunan yang mana izin nya belum selesai tersebut, perlu ditertibkan oleh banyak stakeholder, jadi bukan hanya Kemenkeu saja namun juga termasuk dinas terkait, dinas lainnya dan penegak hukum juga, dan hal ini sedang berproses," katanya.(*)