Ketua Komisi II DPR RI Tegaskan Tidak Ada Alasan Tidak Melaksanakan Pemilu 2024

Jakarta, Hariantimes.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr H Ahmad Doli Kurnia Tandjung SSi MT menegaskan, tidak ada alasan tidak melaksanakan Pemilu 14 Februari 2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, menjelang Pemilu banyak isu muncul tiba-tiba, misalnya kepala desa datang ke DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun jadi 9 tahun.

Tidak lama berselang datang lagi isu jabatan Gubernur ditiadakan. Lalu muncul isu kontroversi sistem pemilihan proporsional terbuka diubah jadi tertutup, dimana sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.

Kejutan terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat putusan tahapan Pemilu dihentikan sementara. Ada juga permintaan putusan PN Jakarta Pusat itu dieksekusi.

Hal itu ditegaskan Doli saat berbicara di acara HUT ke-6 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (07/03/2023) malam.
 
Hadir dalam resepsi HUT SMSI tersebut antara lain Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Dewan Pembina SMSI Mayjen TNI Purn Joko Warsito, Sri Datuk Panglima Tjut Erwin Suparjo, Penasehat SMSI Ervik Ari Susanto, Ketua Umum Perkumpulan Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia Iman Handiman, Ketua Badan Siber Nasional SMSI Laksdya TNI Purn. Agus Setiadji, Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022 Hendry Ch Bangun, serta Dewan Pertimbangan SMSI KH M Ma’shum Hidayatullah, Theodorus Dar Edi Yoga, dan GS Ashok Kumar

Doli menjelaskan, UUD Tahun 1945 menjamin dan mengharuskan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.  

“Terakhir Pemilu 2019, maka selanjutnya Pemilu harus dilaksanakan 2024,” ujarnya.
 
Putusan PN Jakarta Pusat tidak mengikat karena memeriksa perkara di luar wewenangnya. Jadi putusan PN tersebut tak akan menganggu jadwal pelaksanaan Pemilu.

“Menunda Pemilu hanya bisa dengan mengubah UUD Tahun 1945,” tegasnya yang disambut tepuk tangan  seluruh peserta yang memadati Hall Dewan Pers.

Pada bagian lain sambutannya, politisi muda Partai Golkar ini mengingatkan seluruh pengurus SMSI yang hadir dari 34 provinsi ini jangan mengalami pengalaman pahit yang dialami bangsa ini pada pemilu 2019 lalu.

Pasca pemilu 2019 menunjukkan fakta adanya keterbelahan dalam masyarakat.  “Bahkan sampai hari ini masih ada sekelompok orang-orang yang mengaku sebagai kecebong atau kampret. Ini tidak betul. Kita harus menghindari situasi seperti itu di masa depan dan memperbaiki kualitas informasi yang disampaikan oleh media,” kata Doli.

Lebih lanjut Ahmad Doli Kurnia juga mengemukakan harapannya pada SMSI. “Media harus berikan informasi yang clear, bukan malah sebaliknya terus mengkompori masyarakat. Di sinilah peran SMSI sangat besar. SMSI sebagai organisasi pers dengan anggota terbesar memiliki peran strategis untuk menjadi lokomotif menyejukkan situasi di masyarakat dan terus mengedukasi public ke arah yang lebih baik,” lanjut Doli.(*)