.jpeg)
BAK-LIPUN Bengkalis Dukung Konsultasi Publik yang Ditaja PT SDA
Rahman: Saya Pikir Ini Sudah Pas dan Benar
Acara konsultasi publik yang digelar PT Surya Dumai Agrindo
(SDA) di Kantor Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM), Senin (13/08/2018) kemarin.
Bengkalis, HarianTimes.Com - Badan Anti Korupsi-Lembaga Independen Penyelamat Uang Negara (BAK-LIPUN) Kabupaten Bengkalis mendukung kegiatan konsultasi publik yang digelar PT Surya Dumai Agrindo (SDA).
Kegiatan konsultasi publik tersebut yang digelar di Kantor Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM), Senin (13/08/2018) kemarin itu dihadiri ketua KBBDM Suwitno Pranolo dan jajaran serta sejumlah kelompok tani, perwakilan Camat Bukit Batu, sejumlah kepala desa, manajemen PT SDA dan undangan lainnya.
"Saya menilai hal ini sangat baik dan tepat untuk diberikan apresiasi. Karena ini sebuah kewajiban perusahaan dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Pertemuan konsultasi publik adalah sarananya. Jadi saya menilai pada pertemuan konsultasi publik itulah masyarakat terdampak dapat mempertanyakan kepada PT SDA soal pembangunan perkebunan kelapa sawitnya," ujar Direktur BAK LIPUN Bengkalis, Abdul Rahman Siregar kepada media, Selasa (14/08/2018).
Rahman mengatakan,konsultasi publik perusahaan dapat menerangkan sedetail mungkin dampak dari lingkungan. Hal itu bentuk sinergitas antara pemodal dan rakyat, juga dapat menjaga tata kelola lingkungan hidup yang baik dan benar.
"Mencermati hasil pertemuan yang disampaikan masyarakat terdampak kepada saya, perusahaan sangat komitmen menjaga lingkungan. Misalnya letak kanal yang tepat dengan perencanaan dan tidak menggangu aktivitas masyarakat sekitar. Jika ada yang terganggu telah diselesaikan secara teknis dan musyawarah, saya pikir konsultasi publik ini sudah pas dan benar. Sehingga diharapkan tidak akan meragukan dinas terkait untuk menerbitkan perizinan yang terkait pula," papar Abdul Rahman.
Kalaupun ada senggolan sedikit, lanjut Rahman, itu hal yang wajar. Selagi mekanisme peraturan tidak dilanggar.
"Untuk kubah gambut kayaknya tidak ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang mengeluarkannya. Kalau gambut di tanam sawit, itu masih ada toleransi kedalamanya. Dan sekitar 60 % di Kabupaten Bengkalis memang tanah gambut. Jadi saya berpesan agar perusahaan juga memperhatikan kelangsungan ekonomi masyarakat sekitar," beber Abdul Rahman.
Karena mendapat rezeki, sambung Abdul Rahman, tentunya tak salah kalau masyarakat juga turut menikmati.
"Saya rasa pemerintah sekarang ini objektif kepada para pengusaha. Contoh lain bisa kita baca dari berbagai pemberitaan," ujar Direktur BAK LIPUN ini.(and)
Kegiatan konsultasi publik tersebut yang digelar di Kantor Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM), Senin (13/08/2018) kemarin itu dihadiri ketua KBBDM Suwitno Pranolo dan jajaran serta sejumlah kelompok tani, perwakilan Camat Bukit Batu, sejumlah kepala desa, manajemen PT SDA dan undangan lainnya.
"Saya menilai hal ini sangat baik dan tepat untuk diberikan apresiasi. Karena ini sebuah kewajiban perusahaan dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Pertemuan konsultasi publik adalah sarananya. Jadi saya menilai pada pertemuan konsultasi publik itulah masyarakat terdampak dapat mempertanyakan kepada PT SDA soal pembangunan perkebunan kelapa sawitnya," ujar Direktur BAK LIPUN Bengkalis, Abdul Rahman Siregar kepada media, Selasa (14/08/2018).
Rahman mengatakan,konsultasi publik perusahaan dapat menerangkan sedetail mungkin dampak dari lingkungan. Hal itu bentuk sinergitas antara pemodal dan rakyat, juga dapat menjaga tata kelola lingkungan hidup yang baik dan benar.
"Mencermati hasil pertemuan yang disampaikan masyarakat terdampak kepada saya, perusahaan sangat komitmen menjaga lingkungan. Misalnya letak kanal yang tepat dengan perencanaan dan tidak menggangu aktivitas masyarakat sekitar. Jika ada yang terganggu telah diselesaikan secara teknis dan musyawarah, saya pikir konsultasi publik ini sudah pas dan benar. Sehingga diharapkan tidak akan meragukan dinas terkait untuk menerbitkan perizinan yang terkait pula," papar Abdul Rahman.
Kalaupun ada senggolan sedikit, lanjut Rahman, itu hal yang wajar. Selagi mekanisme peraturan tidak dilanggar.
"Untuk kubah gambut kayaknya tidak ada rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang mengeluarkannya. Kalau gambut di tanam sawit, itu masih ada toleransi kedalamanya. Dan sekitar 60 % di Kabupaten Bengkalis memang tanah gambut. Jadi saya berpesan agar perusahaan juga memperhatikan kelangsungan ekonomi masyarakat sekitar," beber Abdul Rahman.
Karena mendapat rezeki, sambung Abdul Rahman, tentunya tak salah kalau masyarakat juga turut menikmati.
"Saya rasa pemerintah sekarang ini objektif kepada para pengusaha. Contoh lain bisa kita baca dari berbagai pemberitaan," ujar Direktur BAK LIPUN ini.(and)
Tulis Komentar