SIWO PWI Pusat Dorong Pemerintah Naikkan Hingga 5 Persen

Jakarta, Hariantimes.com - Anggaran pembinaan olahraga Indonesia sangat kecil. Sejauh ini hanya 0,03 persen dari APBN. 

Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Pusat mendorong pemerintah untuk menaikkan menjadi 2 hingga 5 persen. 

"Olahraga sering disebut sebagai alat untuk membangunan karakter bangsa. Tapi ironisnya anggaran dari APBN hanya diberikan 0,03 persen," kata Ketua Siwo PWI Pusat, Gungde Ariwangsa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Ruang Nusantara I Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (08/11/2021).

Dikatakannya, jumlah ini sangat-sangat minim. Akibatnya prestasi olahraga nasional terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal melalui prestasi olahraga bendera Merah Putih dapat dikibarkan di luar negeri, selain tentu dari kunjungan presiden. 

"Kami melihat anggaran olahraga yang sekarang ini sangatlah minim. Siwo PWI Pusat berharap anggaran olahraga ini bisa dinaikkan jika mungkin menjadi 5 persen," ujar Gungde Ariwangsa. 

Usulan menaikan anggaran olahraga direspon positif dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI yang dimpimpin oleh Dede Yusuf dan Sekretaris Dada Payitna.

"Kami menyadari anggaran olahraga dari APBN masih minim saat ini. Tapi kami juga sedang mengusulkan kepada pemerintah agar anggaran olahraga ini dapat dinaikkan, memang tidak bisa drastis sebesar 5 persen tapi paling jadi 2 persen dari anggaran sekarang yang hanya 0,03 persen," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. 

"Itu artinya jika anggaran olahraga disetujui naik, yang tadinya sebesar 1,9 triliun jika disetujui naik 2 persen maka jumlahnya sekitar Rp52 triliun," tambah Dede Yusuf.

Ketua Siwo PWI Pusat Ariwangsa mengingatkan kontrol ketat dan sistem administrasi yang rapi harus pula disusun jika anggaran olahraga sudah disetujui untuk naik. 

"Sebab dengan anggaran yang minim seperti sekarang saja, banyak terjadi penyelewengan di sana-sini. Siwo PWI Pusat berharap jika anggaran olahraga di APBN disetujui naik harus diikuti atau dipikirkan sistem pengawasan yang ketat," jelas Aringwangsa.(*)