.jpeg)
Bincang Transparansi Bersama Pemred Media
KI Riau Luncurkan SOP Mekanisme Permohonan Sengketa Informasi Publik
Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menggelar kegiatan bincang transparansi, Kamis (07/11/2018).
Pekanbaru, Hariantimes.com - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau menggelar kegiatan bincang transparansi, Kamis (07/11/2018).
Kegiatan yang berlangsung di ruang sidang lantai 3 Kantor KI Riau, Jalan Gajah Mada, Pekanbaru ini mengusung tema "Membangun Sinergi, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik."
Bincang transparan yang dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Riau Yogi Getri ini dihadiri langsung oleh Ketua KI Riau Zufra Irwan, Wakil Ketua KI Riau Tatang Yudiansyah, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Riau, Johny Setyawan Mundung, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Riau Hasna Ghazali, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI Riau Alnofrizal, Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang, Direktur FITRA Riau, Triono Hadi dan para pemimpin redaksi media cetak, online, radio dan televisi yang ada di Kota Pekanbaru.
Dikesempatan itu, KI Riau juga meluncurkan SOP mengenai mekanisme permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Riau.
"Saya atas nama pribadi dan lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman pemimpin redaksi dan wartawan cetak, online, radio dan televisi yang sudah berkenan menyediakan dan menyempatkan waktu hadir bersama-sama mengapresiasi undangan kami yang kami beri judul Bincang Transparansi," ujar Ketua KI Riau Zufra Irwan mengawali kata sambutannya.
Zufra mengatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini memang masih perlu terus didorong dan disemangatkan bersama-sama, apalagi dengan teman-teman media.
"Teman-teman media kami pikir dan kami pandang adalah garda terdepan, yang kalau boleh dibilang untuk menyampaikan, memberitahukan dan mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini. Apalagi, fungsi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, saya kira akan melakukan penguatan-penguatan terhadap Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999. Jadi ada penguatan-penguatan yang sebenarnya dari sisi operasional sistem keterbukaan informasi ini," papar Zufra seraya menyampaikan, bahwa kegiatan murni didukung dan difasilitasi oleh FITRA Riau yakni mulai dari menyusun SOP.(ron)
Tulis Komentar