• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
Dibaca : 208 Kali
Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan
Dibaca : 186 Kali
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
Dibaca : 201 Kali
Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS
Dibaca : 186 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Sepuluh Ranperbup Rokan Hulu
Dibaca : 213 Kali

  • Home
  • Opini

Terhadap Proses Hukum di KPK, Kemensos Buka Akses Informasi Seluas-luasnya

Zulmiron
Senin, 07 Desember 2020 01:35:27 WIB
Cetak
Sekjen Kemensos Hartono Laras.

Jakarta, Hariantimes.com - Kementerian Sosial (Kemensos) angkat bicara terkait penangkapan oknum pegawainya serta penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap penyaluran bantuan sosial (bansos).

Terkait hal itu, Kemensos memberikan akses informasi yang seluas-luasnya terhadap proses hukum di KPK. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan Kemensos dalam upaya Pemberantasan Korupsi.

"Atas kejadian ini kami sangat terpukul di tengah upaya kami untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 yang sama sama kita hadapi. Karena ampir 9 bulan terakhir ini kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas," beber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Minggu (06/12/2020).

Sejak awal, sebut Hartono, pihaknya telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan  KPK. 

Dan pihaknya, sambung Hartono, akan bekerjasama dengan penegak hukum dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya untuk pengembangan kasus tersebut.

"Tentu kami akan bekerjasama dan membuka akses penuh kepada berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini merupakan bentuk keseriusan kami, dukungan penuh Kemensos dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya seraya menyampaikan, pihaknya beserta jajaran  tentu akan terus bekerja keras untuk melaksanakan/menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah mulai bulan Januari 2021.

Hal ini karena kami mengelola anggaran yang  besar. Dimana saat ini total anggaran kemensos sebesar Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per 06 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98 persen," ungkap Hartono.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial RI terkait Bansos untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Sebelumnya Menteri Sosial Juliari P Batubara; Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Sementara dua unsur swasta yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke dijerat sebagai tersangka pemberi suap.

"KPK menetapkan lima orang tersangka, sebagai penerima: JPB, MJS, AW. Sebagai Pemberi: AIM, HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Minggu (06/12/2020) dini hari.

Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, sebagai pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(rls/*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Magang Dua Tahun Sebagai Wapres

Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026

Ruang Fiskal Menyempit, Kebutuhan Pembangunan Meningkat

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 13 Ranperbup Inhil

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Pemko dan DPRD Dumai

Kabut Asap Bukan Bencana Alam, Ini Kejahatan Lingkungan Tahunan Berulang

Magang Dua Tahun Sebagai Wapres

Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Persiapan Peacemaker Training 2026

Ruang Fiskal Menyempit, Kebutuhan Pembangunan Meningkat

Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 13 Ranperbup Inhil

Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Pemko dan DPRD Dumai

Kabut Asap Bukan Bencana Alam, Ini Kejahatan Lingkungan Tahunan Berulang



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah
17 November 2026
Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan
17 November 2026
Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
17 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Rebuild Aplikasi PPNS
17 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Sepuluh Ranperbup Rokan Hulu
17 November 2026
Perkuat Layanan Hukum Desa, Kanwil Kemenkum Riau Dorong Dukungan Anggaran Posbankum di Rokan Hulu
16 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperda dan Ranperbup Kabupaten Kampar, Lima Rancangan Dapat Dilanjutkan
16 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis ~
16 November 2026
Magang Dua Tahun Sebagai Wapres
15 November 2026
PASPORIA Hadirkan Hiburan dan Kedekatan Imigrasi dengan Masyarakat Pekanbaru
15 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 2 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 3 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
  • 4 UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang
  • 5 Perkuat Integritas dan Akuntabilitas Kinerja, Jajaran Kanwil Kemenkum Riau Terima Pengarahan dari Inspektur Wilayah III
  • 6 Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau
  • 7 Atas Produktivitas Publikasi, Pegawai Imigrasi Pekanbaru Raih Penghargaan ASN Teladan di Hari Pahlawan 2026
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Sosialisasikan Peacemaker Training 2026
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Kepastian Hukum
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved