Kemerdekaan Pers Bagian dari HAM

Jakarta, Hariantimes.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait posisi pers dalam konteks HAM. 

Pers yang merdeka, profesional.dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban yang menghormati HAM.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. di Jakarta, Kamis (12/03/2026).

Menurutnya, penguatan perspektif HAM dalam kerja jurnalistik sangat penting, untuk memastikan pemberitaan yang sensitif terhadap korban dan kelompok rentan.

Dikatakannya juga, media memiliki peran strategis dalam membangun literasi publik tentang HAM, mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kemerdekaan pers, katanya, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Dan dalam menjalankan perannya, wartawan tetap harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik serta standar profesionalisme.

PWI juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap wartawan, terutama saat meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial atau dugaan pelanggaran HAM.

Komitmen PWI

Sebagai kontribusi terhadap pembangunan peradaban HAM, PWI menyatakan komitmen terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan isu HAM melalui pelatihan, diskusi, dan kerja sama dengan berbagai lembaga.

PWI juga berkomitmen memperkuat jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, dan isu keadilan.

Organisasi wartawan tertua itu siap membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers.

Dialog dan Penguatan Ekosistem Pers

Melalui Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang diluncurkan Kementerian HAM, Rabu (12/03/2026), 

PWI berharap tercipta ruang dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.

Program itu juga diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers serta memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Bagi PWI, pembangunan peradaban HAM tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab.

Sebab itu PWI siap menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pers yang sehat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.

Sebelumnya Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan, tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, jelas susah membangun peradaban hak asasi manusia. Dan media memiliki peran mengampanyekan upaya pembangunan HAM di berbagai sektor, termasuk di bidang sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya. 

"Media harus bisa mengampanyekan hal-hal positif tentang pembangunan nasional, terutama pembangunan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya," katanya.

Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, pada kesempatan yang sama mengatakan, Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.

“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human right defender. Maknanya, wartawan adalah pembela HAM juga,” tuturnya.

Menurutnya, pers juga mendorong advokasi dan pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM.(*)