Pansus III DPRD Studi Banding ke Jambi dan Padang

Pekanbaru, Hariantimes.com - Dari 7 Ranperda yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ke DPRD pada awal November kemarin, tiga di antaranya Ranperda Inovasi Daerah BUMD dan PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. 

Pansus III DPRD Pekanbaru bersama OPD Pemko Pekanbaru, menggelar pertemuan dengan DPRD Kota Padang, saat membahas Ranperda Inovasi Daerah BUMD dan PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Jumat (13/11/2020).

Ranperda ini diusulkan ke DPRD dengan target bisa menstabilkan harga pasar, adanya UPT Pangan di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, plus lainnya. 

Kini, Ranperda ini sudah dibahas Pansus III DPRD Pekanbaru. Bahkan proses pembahasannya saat ini, sudah masuk ke tahap studi banding oleh Pansus DPRD. 

Suasana pertemuan Pansus III DPRD Pekanbaru dengan DPRD Muaro Bungo Jambi, saat membahas Ranperda Inovasi Daerah BUMD dan PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Rabu (11/11/2020). 

"Ya, kita sudah melakukan kunjungan atau studi banding ke DPRD Muaro Bungo Jambi dan ke DPRD Kota Padang, Sumbar kemarin," kata Penanggung Pansus III DPRD T Azwendi Fajri SE, Jumat (13/11/2020) . 

Perwakilan DPRD Kota Padang menerima plakat dari Pansus III DPRD Pekanbaru, saat berkunjung membahas Ranperda Inovasi Daerah BUMD dan PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah, Jumat (13/11/2020).

Seperti diketahui, kunjungan Pansus III DPRD ke DPRD Muaro Bungo Jambi pada 13 November. Sementara kunjungan ke DPRD Kota Padang, pada 15 November. 

Ya, Tim Pansus DPRD Pekanbaru kini terus menggesa pembahasan Ranperda Inovasi Daerah BUMD dan PT Sarana Pangan Madani, serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. 

Kenapa Pansus melakukan kunjungan ke Muaro Bungo Jambi dan ke Padang, karena Pemko Kota Pekanbaru belum memiliki Perda tentang ini. 

Dengan adanya Perda ini, diharapkan stabilitas harga bisa terjaga karena selalu diawasi pemerintah.

Azwendi menjelaskan, Ranperda BUMD Sarana Pangan Madani, Ranperda Inovasi Daerah BUMD serta Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dinilai pihaknya, sangat dibutuhkan. 

Karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Bahkan ke depan, setiap Kecamatan, nantinya harus memiliki UPT Pangan Madani sehingga stabilitas harga komoditi pangan bisa terjaga.

"Selama ini, harga bahan kebutuhan pokok selalu berfluktuasi bahkan terkadang sangat tidak terkendali. Pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Pekanbaru bisa melakukan pemantauan harga di pasaran dan memberikan teguran bagi pedagang nakal yang suka bermain harga. Jika terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, masyarakat nanti bisa belanja ke UPT Pangan Madani Kecamatan dengan harga standar,” sebutnya. 

Politisi Demokrat juga berharap, jelang Ranperda BUMD Sarana Pangan Madani, yang ditarget disahkan pada akhir tahun 2020 nanti, maka idealnya, pembangunan Pasar Induk di Arengka Atas, harus segera dirampungkan oleh pihak Pemko Pekanbaru. 

"Ini nanti ada kaitan dengan Pendirian BUMD Sarana Pangan Madani. Karena kehadiran Pasar Induk sangat dibutuhkan, apalagi untuk aktivitas bongkar muat barang di pasar tersebut," terangnya.

Politisi senior Demokrat ini juga menyinggung soal Ranperda BUMD Sarana Pangan, yang saat ini sedang dibahas oleh tim Pansus DPRD kota Pekanbaru. 

"Kita juga ada Ranperda BUMD Sarana Pangan yang saat ini sedang dibahas, segara rampung dan disahkan menjadi Perda. Nantinya dengan adanya Perda BUMD, pemerintah bisa memberikan kepastian harga bahan pokok di pasaran.  Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan," terangnya.(*)