Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
Harmonisasi 13 Ranperbup Siak
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap 13 Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Siak, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Pokja Kanwil Kemenkum Riau dan melalui Zoom Meeting ini dipimpin oleh Yeni Nel Ikhwan, selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah sekaligus Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).
Rapat turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Siak, perwakilan Biro Organisasi, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau. Harmonisasi ini bertujuan memastikan seluruh rancangan memiliki dasar hukum yang tepat, selaras dengan kewenangan pemerintah daerah, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dari 13 Ranperbup yang dibahas, enam rancangan berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, meliputi Inspektorat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau. Pembahasan diarahkan pada kejelasan kedudukan kelembagaan, pembagian tugas dan fungsi, serta penguatan koordinasi antarunit organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Selanjutnya, enam Ranperbup lainnya mengatur Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Inspektorat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Lingkungan Hidup. Pengaturan tersebut difokuskan pada pemetaan kebutuhan pegawai berdasarkan tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan volume pekerjaan guna mendukung penataan sumber daya manusia aparatur yang lebih proporsional dan efektif.
Sementara itu, satu Ranperbup mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian dalam aspek peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur. Pembahasan mencakup dasar pemberian tambahan penghasilan, kriteria penerima, mekanisme penghitungan dan pembayaran, hingga evaluasi dan pengawasan. Pengaturan tersebut perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam proses harmonisasi, jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau melakukan pencermatan terhadap aspek kewenangan, kesesuaian materi muatan, dasar hukum, serta teknik penyusunan masing-masing rancangan. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar penataan kelembagaan, pengelolaan kebutuhan pegawai, dan kebijakan tambahan penghasilan ASN memiliki landasan hukum yang jelas serta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui harmonisasi 13 Ranperbup ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian hukum. Sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi perangkat daerah, meningkatkan efektivitas manajemen aparatur, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.(*)
.jpeg)










Tulis Komentar