Komisi II DRPD Meranti Konsultasi ke Dishub Riau

Meranti, Hariantimes.com - Dalam Upaya meningkatkan koneksi antar wilayah di Kepulauan Meranti, Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti konsultasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, Senin (02/11/2020).

Konsultasi itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Meranti Iskandar Budiman SE, Pimpinan Komisi II Taufik SM dan Anggota Komisi II Dedi Yuhara, Basiran SE MM, Pandauman Siregar S P dan Muhammad Syafii.

Kehadiran Komisi II DPRD Meranti disambut oleh Kabid Angkutan Darat Indrasyarkowie dan Kepala UPT Wilayah II Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan.

"Kunjungan kami kepada Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju Kepulauan Meranti," sebut Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman SE.

Sebagaimana diketahui, beber Budiman, Meranti adalah kabupaten terdiri banyak banyak pulau. Tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

Iskandar menjelaskan 

"Untuk itu, kami disini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan-masukan dan info program-program untuk Meranti  sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Riau," ujar Budiman.

Dari hasil dirangkum, poin-poin penyampaian Kunker dari Komisi II DPRD Kepulauan Meranti ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, pertama; Komisi II meminta kejelasan Tupoksi dan kewenangan dari Dishub Provinsi Riau di wilayah Kabupaten. 

Kedua; meminta saran dan masukan bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukkan keuangan daerah.

Ketiga; meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat Meranti cukup memberatkan. 

Keempat; jika diperbolehkan Dishub dapat menambah pengoprasionalan armada dari dan menuju meranti yang kini haya beroperasi satu armada setiap harinya.

Sebab, kata Ketua DPD Golkar Meranti itu, Komisi II meminta masukkan dan upaya apa yang sebaiknya dilakukan Pemkab dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik, baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan dan tarif.

Kepala UPT Eilayah 3 Dishub Provinsi Riau Andre Kurniawan menjelaskan, terkait tata kelola angkutan dalam kabupaten akan menjadi kewenagan kabupaten melalui Dinas Perhubungan.

 "Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten sebaiknya dibuat aturan seperti Perda, Pergub dan SK Bupati," kata Andre Kurniawan seraya menjelaskan, terhadap masukkan Komisi II temtang adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat terutama yang terjadi di Tanjung Buton akan ditindaklanjuti secepat mungkin untuk diproses pengambil alihan tata kelola pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak oleh Dishub Provinsi Riau dari Pemkab Siak. 

"Setelah itu, kami akan menyusun SOP sebaik mungkin sesuai masukkan Komisi II agar masyarakat terlayani dengan baik," beber Andre sembari mengatakan, saat ini pihaknya juga ingin memberikan kabar gembira untuk masyarakat Meranti bahwa KM Roro Berembang akan kembali beroperasi melayani rute Alai, Insit, Pecah Buyung, Kampung Balak dan Sei Selari (Menjelang Pelabuhan Tanjung. Buton Selesai). Pengoprasionalan Roro ini akan dimulai setelah surat-surat operasional yang kemarin sudah mati dapat selesai diurus kembali.

"Jika tidak ada kendala, administrasi tersebut selesai dalam satu bulan mendatang. Selanjutnya juga dapat kami sampaikan pada bulan Desember akan ada penyerahan pengelolaan pelabuhan Roro Insit, Alai dan Tanjung Motong dari Kemenhub kepada Pemkab Meranti. Kami juga  sampaikan ada banyak program-program dan anggran untuk Kabupaten Meranti terutama di anggaran Pusat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam meraih kesempatan ini," harap Andre.(advertorial)

Penulis: Tengku Harzuin