DK PWI Pusat Ingatkan Wartawan Agar Jaga Jarak dalam Kontestasi Pilkada

Jakarta, Hariantimes.com - Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah baik provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. 

Yang mana saat ini, rangkaian kampanye tengah berlangsung hingga 5 Desember 2020 yang akan datang.

Untuk itu, Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan agar menjaga jarak dalam kontestasi politik pilkada tersebut.

Ketua DK PWI Pusat Ilham Bintang mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.

"Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu adalah tidak memihak dan independen, khususnya selama proses pilkada. Sikap itu untuk menjaga pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik," tegas Ilham usai memimpin Rapat Dewan Kehormatan PWI Pusat yang digelar via zoom, Senin (19/10/2020).

Rapat dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.

Ditegaskan Ilham, peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil dan menyosialisasikan pasangan calon secara terang benderang agar masyarakat tidak salah pilih.

Oleh karena itu, DK PWI Pusat mengajak insan pers untuk menjaga self interest distancing di musim pilkada seperti sekarang ini. Kalau perlu secara khusus memberikan panduan agar pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi.

Dalam kesempatan itu, DK PWI juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita sehingga menghasilkan bias informasi.

"Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut selalu profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan," tandas Ilham.

Harus mengundurkan diri

Bagi anggota dan pengurus PWI dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, tegas Ilham, sudah jelas panduannya baik dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. 

"Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” ujar Ilham.

Misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Oleh karena itu Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.

Ilham mengingatkan, mendukung saja tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon. 

Menurut PD PRT terbaru hasil Kongres PWI di Solo tanggal 27 hingga 30 September 2018, jika pengurus PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus mengundurkan diri bukan lagi cuti. Keputusan yang lebih tegas itu tidak lain dikeluarkan demi menjaga integritas, martabat dan profesionalitas wartawan.(*)