Kepulauan Meranti Harus Bangkit Mengejar Ketertinggalan
SEBELAS tahun sudah usia Kabupaten Kepulauan Meranti. Di usia yang telah beranjak remaja bagi sebuah daerah dengan pusat ibukota Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti terus berbenah dan bersolek untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik.
Bahkan dalam kurun waktu 11 tahun perjalanan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pusat Pemerintahan di Kecamatan Tebing Tinggi, romantika dan dinamika sejarah terukir indah bagi sebuah kota yang maju di masa akan datang.
Bupati Kepulauan Meranti Drs Irwan MSi yang juga tokoh perjuangan pemekaran kabupaten ini mengaku menemukan kesulitan dan hambatan. Namun itulah tantangan bagi seorang pemimpin.
"Merangkai gagasan, menterjemahkannya menjadi kinerja, membangun kemitraan dan irama kebersamaan, melakukan adaptasi dan revitalisasi birokrasi serta meramu strategi dalam mengatasi kebijakan fiskal adalah sekelumit tantangan pada saat awal kami memulai pemerintahan pada akhir tahun 2010 lalu," ungkap Irwan.
Sadar dengan kondisi serba kekurangan sebagai Bupati, bersama jajaran melakukan kajian yang mendalam dengan analisis yang rasional. Sampai pada kesimpulan, bahwa Kepulauan Meranti harus bangkit dan segera melakukan akselerasi dengan memaksimalkan potensi dan keunggulan yang dimiliki, lalu meredesain konsep, paradigma strategi dan pendekatan pembangunan agar dapat melakukan akselerasi dan terobosan demi mengejar ketertinggalan dari daerah lain.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang saat ini memimpin Kabupaten Kepulauan Meranti untuk periode keduanya ini, juga sudah berkesempatan berdiskusi dengan Presiden Institut Otonomi Daerah Prof Dr Djohermansyah Djohan (Prof Djo) dan tampil dalam Podcast Koki Otonomi yang dipandu oleh Mantan Dirjen Odta Kemendagri tersebut.
Pada dua momen tersebut, Irwan mengungkapkan bagaimana upaya menumbuhkan dan meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti serta membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Irwan mengungkapkan, tidaklah mudah menumbuhkan dan meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang baru dimekarkan pada 2009 tersebut. Begitu pula dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Pasalnya, Kabupaten tersebut merupakan daerah pemekaran yang dulu waktu di kabupaten induk hampir 90 persen wilayahnya dialokasikan sebagai kawasan hutan.
“Meranti itu daerah kepulauan yang memang daerahnya berbasis pertanian. Kalau kita membuka lapangan pekerjaan harus ada industri. Sementara kalau membangun industri harus merubah lagi tata ruang dan memakan waktu yang lama dan berat. Jadi kami harus berpikir keras bagaimana memberikan kesempatan berusaha karena terbatasnya lapangan pekerjaan,” tambah Irwan Nasir yang kedatangannya, didampingi oleh Heri Saputra, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial yang pada Pilkada 2020 ini juga akan maju sebagai calon Bupati Meranti periode 2021-2024.
Membuka Peluang Usaha Bagi Warga
Menurut Irwan Nasir, di Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Riau tersebut, tidak mudah menjalankan industri karena harus ada potensi industri, potensi lokasi yang strategis, kemudian harus ada kawasan-kawasan yang menjadi sentra-sentra produksi seperti kawasan industri dan sebagainya.
"Oleh karena itu, bagaimana kami membuka peluang usaha. Maka dari itu kami consern ke pertanian kakao. Sekarang kopinya sudah mulai terkenal. Lalu bagaimana transportasi laut ke Belawan menjadi lancar. Dan untuk mendukung itu, kami juga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat disana berupa SKK untuk bisa menjadi kapten kapal dan bisa bekerja di kapal. Karena di daerahnya banyak kapal yang ke Malaysia dan Singapura. Ini lapangan pekerjaan sangat besar," terangnya.
Selama ini, ungkap Irwan, banyak yang tidak bisa bekerja di kapal karena untuk mendapatkan SKK itu harus ada pelatihan. Sementara pelatihan itu mahal dan adanya mungkin di Jakarta atau di Batam. Tentu ini sulit bagi masyarakat desa. Jangankan untuk mendapat SKK, ikut pendidikan saja susah.
"Alhamdulillah dengan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan melalui sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta melakukan pendidikan gratis untuk masyarakat Meranti dan sekitarnya, dan ini sudah berjalan 4 tahun. Hari ini sudah meluluskan 4.500 orang itu sangat signifikan untuk mengurangi pengangguran di sana. Itu juga salah satu trik bagaimana menurunkan pengangguran di kepulauan Meranti," tuturnya.
Langkah lainnya, ulas Irwan, memberdayakan APBD. Akhirnya mau tidak mau harus menerima pegawai honor dengan jumlah yang sangat signifikan.
"Kali ini kami menerima pegawai honor hampir 5.000 orang. Kenapa itu kita lakukan? agar mereka tidak menganggur," sambungnya.
Lalu siapa saja yang 5.000 orang itu? Irwan menerangkan, yang pertama di Pajak itu terkenal sebagai daerah preman, tidak kondusif. Banyak pemasok, penodong di Pelabuhan untuk dirangkul. " Kita rangkul untuk jadi Satpol PP. Kalau dulu dibikin kekacauan sekarang dijaga. Kalau dulu jadi centeng sekarang diberi seragam Satpol PP setelah mengikuti pendidikan di SPM.
"Terlihat gagah dengan diberi gaji. Itu saja sudah menyerap tenaga kerja hampir 208 ribu orang. Lalu merekrut para janda untuk jadi tukang sapu membersihkan kota," ucapnya.
Selain itu, Bupati Irwan juga berusaha berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan terkait TItip yang ditinjau enam bulan sekali.
"Kami berusaha terus berkomunikasi bagaimana titip-titip sentra pertanian sagu tidak diberlakukan titip. Kalau tidak dikecualikan membahayakan ekonomi di sana. Saya pikir kementerian ini harus menerimanya dengan lapang dada. Jangan gara-gara untuk kepentingan internasional, rakyat kita sendiri tidak bisa makan. Hal ini tidak bisa dilakukan bagaimana lahan gambut tidak busa diolah, tidak bisa begitu," tegas Irwan.
Menurutnya, rakyat disana sudah tinggal ratusan tahun tidak serta merta dengan kebijakan ini rakyat tidak boleh mengolah. Sekarang kalau untuk kepentingan nasional, itu untuk kepentingan siapa? Definisi kepentingan nasional itu harus jelas dan clear. Tidak merta merta kalau bukan untuk kepentingan Jakarta, bukan kepentingan nasional.
"Selama ini asumsi kita, kalau kepentingan nasional untuk Jakarta. Tapi kalau daerah, tidak bisa begitu. Indonesia ini hartanya sama, harus adil dari ujung ke ujung nasional juga," ujarnya.
Memberdayakan Sagu
Irwan menjelaskan, sagu di daerahnya betul-betul dikelola masyarakat. Ada sekitar 65 pabrik sagu dikelola masyarakat. Ditambah pabrik besar Sampoerna Agro. Hari ini total produksi sekira 40.000an ton, 20 ribu untuk lokal dan 20 ribu lagi dikirim ke pasar Jawa dan sebagian diekspor ke Malaysia, Jepang, India dan Taiwan. Sementara, penghasilan sagu nasional, sekitar 80 persen dari Meranti.
Irwan sudah ke Bulog untuk bisa menampung sagu. Bulog jangan hanya menampung beras, gula dan minyak goreng saja.
"Kita bukan tidak menambah produksi sagu. Tapi kalau produksi berlebihan, tidak ada yang menampung harganya jatuh. Saya sudah mengusulkan ke pemerintah. Hari ini kita mengimpor 13 juta ton terigu per tahun dari Amerika, Australia dan sebagainya. Mengapa kita tidak mengoplos tepung terigu dengan sagu. Katakanlah daru 13-an juta kita kurangi 10 persen diganti dengan sagu lalu dioplos. Kalau saja dari 10 persen diganti dengan sagu, artinya akan ada peluang 1.3 juta ton sagu per tahun," terang Irwan.
Jika itu dilakukan pemerintah, sebut Irwan,, bisnis sagu di seluruh Indonesia akan berkembang. Karena dari total luas sagu seluruh dunia menurut ITB sekitar 65 juta hektar. 5 juta hektarnya ada di Indonesia. Terbesar di Papua. "Kami hanya sebagian kecil saja tapi yang punya perhatian memproduksi baru kami," terangnya.
Irwan mengatakan, ini sesuatu hal yang baru yang kita dorong sama sama menuju kedaulatan pangan. Hari ini beras impor, karena untuk menanam padi itu perlu lahan yang bagus. Sekarang lahan-lahan padi berebutan dengan industri dan perumahan, main gari makin turun. Karena itu kita perkirakan produksi padi akan terus surut jumlah penduduk akan terus naik. Artinya dalam jangka panjang kebutuhan beras akan krisis. Kita akan krisis bahan pangan nasional.
"Lalu ada sagu melimpah. Mengapa kita tidak menggeser sagu jadi makanan pokok," pungkasnya.
Meranti Harus Menjadi Terbaik
Wakil Ketua DPRD Iskandar Budiman SE selaku Dapil I Kecamatan Tebing Tinggi mengatakan, untuk Kecamatan Tebing Tinggi sebagai pusat kota Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menjadi terbaik dalam segala hal.
"Saya tentunya mengharapkan kedepan semua di Kecamatan Tebing Tinggi harus terkelola dengan baik terutama pasar, pedagang kaki lima dan penghijauan ruang terbuka dan taman," kata Wakil Ketua DPRD Iskandar Budiman saat di wawancara Sabtu (03/10/2020) sore.
Iskandar juga berharap, ketersedian trotoar harus ada untuk pejalan kaki di setiap ruas jalan. Dan tentunya harus memberikan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, tempat parkiran yang memadai tidak menggunakan bahu jalan.
"Semoga Kecamatan Tebing Tinggi menjadi kota yang bersih dan hijau serta tertib dengan fasilitas yang cukup. Sehingga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung di kota berjuluk sagu yang kita cintai," harap Iskandar sembari berharap, masyarakat bisa menikmati pembagunan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dan bisa menjaga semua yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.
"Kita berharap masyarakat wajib menjaga dengan baik agar terciptanya Kota Selatpanjang yang lebih baik kedepannya dengan pembangunan yang lebih baik pula," harap Iskandar lagi.
Sementara itu, Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan pembangunan saat ini sedang memperjuangkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan khusus mobilisasi pasien sakit yang menggunakan ambulance laut.
Terkait hal ini, Camat Tebingtinggi Rayan Pribadi SH mengatakan hal itu sudah dibicarakan dengan Bupati beberapa waktu lalu dan rencananya lokasi pembangunan akan dilaksanakan di Dorak, Desa Banglas.
"Ini sedang dibicarakan dengan Bupati. Dua hari yang lalu sudah dilaporkan dan Bupati setuju. Insya Allah lokasi pembangunannya di Dorak dan kalau bisa anggaran perubahan ini kita usahakan dan Dishub siap memperjuangkannya bersama kita," kata Rayan.
Dikatakan Rayan, terhadap pembangunan itu sudah disampaikannya pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tebingtinggi beberapa waktu lalu.
"Itu sudah kami pertegas di Musrenbang Kecamatan Tebingtinggi. Karena ini berada di wilayah kerja kami, maka kami akan berjuang keras untuk terwujudnya pelabuhan khusus Ambulance Laut," ujar Rayan.
Diungkapkan mantan Camat Tebingtinggi Timur ini, perhitungan sementara yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, pelabuhan tersebut bisa menghabiskan anggaran sebesar Rp3 miliar.
"Jadi hal ini butuh lobi dan nego yang alot antara TAPD dan Banggar. Nanti akan kami surati kembali supaya pemangku kebijakan bisa memperjuangkan bersama dan hal ini bisa terwujud," tuturnya.
Ditambahkannya, hal ini dipandang sangat perlu untuk diperjuangkan, selain melalui pelabuhan umum yang mengalami kesibukan, standar pelabuhan untuk mengangkut pasien juga diperlukan agar tidak terjadi kecelakaan.
"Selama ini untuk sandar Speedboat, Ambulance Laut kita meminjam pelabuhan yang dibangun oleh pihak swasta yang terbuat dari papan. Sehingga kalau kondisi pasien datang saat air surut jembatan tersebut licin. Selain itu bersandar di jembatan belakang bangunan milik warga juga susah karena harus berkoordinasi dengan pemilik jika pasien rujuk tengah malam," pungkas Rayan.
Sementara Kepala Desa Banglas Syamsulrizal menyampaikan, saat ini Desa Banglas sebagai jantung kota Kecamatan Tebing Tinggi, Pasalnya, Desa Banglas infrastruktur sudah dibenah secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Saat ini Jalan Pemuda Setia sudah bagus, mulus jalanya. Dengan begitu, rumah warga dahulu belum dilewati kini sudah bisa berjualan dan menambah pundi rupiah. Dan kita sudah ada destinasi wisata Jembatan Pelangi yang indah. Bahkan, sudah masuk dominasi wisata terpopuler. Dan kita cukup bangga dengan pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah," ujar Syamsulrizal seraya berharap, masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada serta menjaga dengan lebih baik agar terciptanya desa yang maju dan indah di Kecamatan Tebing Tinggi. Bahkan menjadi suatu tolak ukur pembangunan yang wajib diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(*)
Penulis: Tengku Harzuin
Tulis Komentar