Cegah Wabah Virus Covid-19 tak Meluas, Pemkab Pelalawan Telah Melakukan Berbagai Upaya

“Di RSUD Selasih, kita mempunyai 6 ruang isolasi. Sementara di puskesmas sebanyak 28 ruang. Jadi total ruang isolasi sebanyak 34 ruangan yang sesuai dengan standar Kemenkes. Inilah bentuk kepedulian Pemkab Pelalawan dalam melindungi warganya dari ancaman virus yang telah merenggut sejumlah nyawa di Riau,” beber Bupati Pelalawan HM Harris saat melakukan conference pers bersama Gubernur Riau H Syamsuar bersama Forkompinda Provinsi Riau dan Jajaran OPD Provinsi Riau di ruang rapat Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Senin (30/03/2020).
Tampak hadir dalam coference pers Kapolres Pelalawan AKBP Pol Muhammad Hasyim Risahondua SIK, Kajari Pelalawan Nophy Tennophero South SH MH, Pabung Dandim 0313/KPR Salmon Tarigan, Ketua Pengadilan Negeri, Kadiskes Asril SKm, Kadiskominfo Hendry Gunawan AP, Kepala BPBD Drs Hadi Penandio dan Direktur RSUD Selasih dr Zulanwar.


Terkait Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Pelalawan, ungkap Bupati, berjumlah 3 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 5 orang yang tersebar di beberapa rumah sakit yakni Rumah Sakit Efarina berjumlah 2 orang, Rumah Sakit Awal Bros 1 orang dan Rumah Sakit Arifin Ahmad 1 orang dan untuk di Pekanbaru pasien sudah dinyatakan sembuh dan pulang. Sedangkan untuk observasi mandiri atau isolasi mandiri karena  baru pulang berkunjung dari negara atau daerah pendemi virus corona ini berjumlah 80 orang.


Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh virus Corona ini, kata Bupati,diperlukan sumber daya yang besar dalam penanganan yang berskala besar, peran serta dunia usaha dalam membantu unit unit penanganan Covid-19 diperlukan agar gerakan kebersamaan ini berjalan tuntas. Utamanya dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), yang sangat dibutuhkan oleh petugas kesehatan, perhatian perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan diperlukan. APD sesuai standar harus disiapkan di rumah sakit yang memiliki ruang isolasi. Seperti RSUD, Rumah Sakit Efarina, dan RS Amelia Medika sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu ada suspek penderita virus corona dirawat.

APD sangat dibutuhkan para tim medis yang telah ditugaskan di masing-masing ruang perawatan, termasuk hand sanitizer, masker, serta disinfektan. Barang-barang itu sangat langka di jual pasaran, kalaupun ada jumlahnya sedikit dan harganya cukup mahal.

Untuk itu, Harris mengimbau perusahaan-perusahaan yang ada di Pelalawan untuk turut serta membantu penanganan Covid-19. Khususnya memperhatikan para medis yang menjadi barisan terdepan melawan virus yang mematikan itu. Perusahan perkebunan, kehutanan, serta indutri diminta untuk menyalurkan bantuan APD kepada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan.

"Kita imbau perusahaan membantu pengadaan APD ini. Mari bersama-sama mengatasi keterbatasan ini,” tegas Harris.

Terkait masalah kesiapan anggaran penanganan Virus Corona di Pelalawan, sebut Harris, Pemkab Pelalawan sudah menghitung kebutuhan untuk itu.Namun secara keseluruhan potensi keuangan Pemkab Pelalawan yang bisa digeser untuk keperluan penanganan Corona, bisa digeser Rp25 miliar. Artinya, jika nanti dibutuhkan, maka kita siap untuk menggeser kembali potensi anggaran tersebut

"Untuk alokasi anggaran, Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan COVID-19 sebesar Rp6,4 miliar," sebut Bupati.

Guna mendapatkan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, tegas Bupati, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan. Bahkan segala kegiatan dan program yang dianggap tidak terlalu penting akan dipangkas dan dananya dialihkan ke Covid-19. Kemudian acara-acara seremonial yang selama ini dilaksanakan dinas-dinas juga dicoret dan biayanya digelontorkan juga ke Covid-19. Kegiatan adat istiadat dan keagamaan pun ditiadakan, seperti MTQ kabupaten, Balimau Kasai, hingga Pelalawan Expo. Termasuk juga kegiatan rapat, pertemuan rutin, pelatihan, sampai Kunjungan Kerja (Kunker) juga disisir.

“Biaya Check Up untuk bupati juga dipotong, karena sudah ada BPJS. Dananya dibuat ke penanganan corona,” ungkap Harris.

Dalam penyisiran anggaran ini, ulas Harris, tidak melibatkan instansi penegak hukum dan hanya dikawal Inspektorat Pelalawan. Namun dalam pelaksanaan dan penggunaan dana itu, Pemda akan menggandeng aparat penegak hukum dari kejaksaan maupun kepolisian. Agar realisasinya tepat sasaran serta tidak ada penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan di tengah pandemi ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri memastikan belum ada anggaran pergeseran untuk Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pelalawan yang dicairkan. Hingga kini pihaknya baru menerima usulan dari setiap tim gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 sebanyak Rp63 miliar.

Usulan pergeseran anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 tersebut, diterima TAPD pada saat rapat bersama tim gugus tugas Kamis, 9 April 2020 sore lalu, di ruang rapat kantor Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

"Usulan anggaran Rp 63 miliar ini, difokuskan kesehatan, ekonomi dan dampak sosial. Dari Rp63 miliar yang sudah diajukan dan diusulkan oleh setiap bidang gugus tugas Covid-19, tetapi itu belum final kita bahas. Sampai saat ini kita pastikan belum ada yang dicairkan," ungkap tim TPAD, Davidson Saharudin SH MH.

Dari anggaran Rp63 miliar itu, sebut Kepala BPKAD Pelalawan ini, yang sudah final digunakan untuk tim gugus tugas bidang kesehaan, kemungkinan besar pada Senin, 13 April 2020 baru akan bisa direalisasikan.

"Namun, dari Rp 63 miliar tersebut yang sudah final dan Fix dibahas untuk di bidang kesehatan sebanyak Rp6,95 miliar," terang Davidson sapaan akrab kepala BPKAD Pelalawan ini.

Pihaknya dari TAPD saat ini, tambah Davison, juga sedang mencarikan solusi dan sumber dana untuk penggeseran dari usulan setiap bidang gugus tugas Covid-19 untuk direalisasikan segera.

"TAPD sedang mecari solusi dan sumber dananya saat ini," ucap, Davidson yang juga sekretaris gugus tugas penanganan dan encegahan Covid-19 Pelalawan ini.

Sekretaris gugus tugas Covid-19 Pelalawan ini, menerangkan bahwa pergeseran anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 ini, untuk memfokuskan kembali dan Realokasi atau di alokasikan kembali anggarannya, akan diambik pada kegiatan yang kurang diprioritaskan di setiap bidang gugus tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 tersebut.

 "Dan untuk refocusing anggran yang akan digeser ini, di diambil dari kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan lagi dan kurang di perioritaskan contohnya seperti, diklat, sosialisasi, penyuluhan, dan sifatnya mengumpulkan orang banyak lainnya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan, H Tengku Mukhlis menyebutkan, angka Rp 63 M dalam penanganan virus corona telah disetujui. Sekarang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tinggal menjalankan tugasnya dalam menyisir dan mengumpulkan dana yang diperlukan itu.

“Pak Bupati sudah menandatangani plafon anggaran itu. Sekarang dalam rangka mencari anggaran sebesar itu,” kata Tengku Mukhlis.

Diterangkannya, dana itu yang dibutuhkan secara global untuk seluruh bidang yang tergabung dalam gugus tugas. Dari awal Pemda telah mengalokasikan dana pencegahan dan pengobatan Covid-19 sebesar Rp 6,95 miliar hasil pergeseran kegiatan di Dinas Kesehatan (Diskes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci.(advertorial)