• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau Gelar Penyuluhan Hukum di Tenayan Raya
Dibaca : 179 Kali
Faperta UIR Gelar ICASS 2nd 2025 Bahas Inovasi dan Keberlanjutan Pertanian Global
Dibaca : 177 Kali
Apel Hari Santri di Kuansing, Muliardi: Dunia Digital Harus Jadi Ladang Dakwah
Dibaca : 185 Kali
Gandeng BRK Syariah, Pemko Pekanbaru Launching Mobil Layanan NIB dan NPWP Keliling
Dibaca : 177 Kali
Menata Ulang Keamanan Digital, PWI Perkuat Sistem dan Tanggung Jawab Informasi Publik
Dibaca : 171 Kali

  • Home
  • Nasional

Rakor Pencegahan Karhutla Bersama Presiden

Wabup Meranti Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Pembakaran Lahan

Redaksi
Kamis, 06 Februari 2020 19:54:42 WIB
Cetak
Wabup Kepulauan Meranti H Said Hasyim mengikuti Rakor Nasional pencegahan Karhutla bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2020).
Jakarta, Hariantimes.com - Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti H Said Hasyim mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (06/02/2020).

Rakor tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Gubernur, Bupati dan Walikota, Dandrem, Kapolda, Kapolres diwilayah Aceh, Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara, NTB, NTT dan Papua.

Dari Provinsi Riau diikuti Gubernur Riau H Syamsuar, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim didampingi Kapolres Meranti AKBP. Taufik Lukman, Kasubag Kemitraan dan Pers Bagian Humas Protokol Meranti.

Dalam Rakor Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada TNI, Kepolisian serta Kepala Daerah mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Walikota untuk lebih fokus pada upaya pencegahan Karlahut. Karena menurutnya pencegahan lebih baik daripada melakukan pemadaman. 

"Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Panglima Kodam (Pangdam), Komandan Resort Militer (Danrem), Komandan Kodim (Dandim) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk bekerja membantu Gubernur, Bupati/Walikota untuk saling bekerja sama mencegah terjadinya Karlahut. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak tapi api sekecil apapun harus segera dipadamkan," ujar Presiden.

Artinya jika terdeteksi titik api kecil Presiden meminta segera dilakukan pemadaman, selain itu lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu terjadinya Karlahut.

Presiden meminta semua pihak untuk melakukan deteksi dini, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah, membuat embung tahan kemarau, upaya waterbombing, hingga penegakan hukum. Presiden menjelaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran.

"Untuk masalah Karlahut ini harus ada tindakan yang lebih tegas dari aparat. Dan kepada semua pemangku kepentingan seperi Kapolri, panglima ABRI Bupati/Walikota dan Gubernur harus lebih fokus pada upaya pencegahan," jelas Presiden lagi.

Jika memang masyarakat ingin membakar lahan, ujar Presiden, disarankan untuk tidak membiarkan apalagi meninggalkan karena sangat beresiko memicu terjadinya Karlahut dan dapat menyeret pelaku ke penjara.

Jika memang harus melakukan pembakaran kepada masyarakat diminta untuk tidak membiarkan karena jika terbukti menyebabkan terjadinya Karlahut maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Bahkan Presiden mengancam akan mencopot Pimpinan Polri dan TNI yang bertanggungjawab di wilayah itu.

Hal itu menegaskan kepada Panglima TNI dan Kapolri serta jajaran yang tidak bisa menangani Karhutla bisa dicopot. Pada semua Kapolda, Pangdam, harus bisa mengatasi masalah karhutla dibantu juga dengan Pemerintah Pusat. Sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yg besar di wilayahnya.

Selanjutnya menyikapi adanya tindakan tegas dari Kepolisian dan TNI kepada masyarakat yang terbukti menyebabkan terjadi ya Karlahut, diakui Wabup Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pembelaan karena sudah menjadi atensi dari Presiden. 

Namun begitu Wagub menegaskan tidak akan lepas tangan dan akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri dengan meminta lebih mengedepan upaya persuasif lewat pembinaan kehidupan masyarakat agar tidak menganggu ekonomi masyarakat.

"Karena pada intinya yang kita lakukan adalah untuk membina masyarakat agar lebih sejahtera," imbuhnya.

Selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya Karlahut kepada masyarakat yang ingin membuka lahan Wabup menghimbau jangan dengan cara membakar karena ketika cuaca ekstrim api sekecil apapun dapat memicu terjadinya Karlahut yang lebih luas. 

"Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena api sekecil apapun akan memicu terjadinya Karlahut terutama dikondisi cuaca ekstrim, hal itu juga untuk menghindari masyarakat terjerat kasus hukum," pungkas Wabup.(*)

Penulis : Tengku Harzuin


[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Menata Ulang Keamanan Digital, PWI Perkuat Sistem dan Tanggung Jawab Informasi Publik

Kawal Asta Cita ke-8, Menjaga dan Merawat Kerukunan Jadi Fondasi Utama Kerja Kemenag

Menag Apresiasi Kinerja Tertinggi versi Poltracking Indonesia

Nasaruddin Umar: Asia Tenggara Siap Jadi Pusat Peradaban Islam Baru

STQH XXVIII Kendari, Riau Raih 8 Kejuaraan dan Juara Umum V Nasional

Versi IndoStrategi, Kemenag Masuk Tiga Besar Kementerian Berkinerja Terbaik

Menata Ulang Keamanan Digital, PWI Perkuat Sistem dan Tanggung Jawab Informasi Publik

Kawal Asta Cita ke-8, Menjaga dan Merawat Kerukunan Jadi Fondasi Utama Kerja Kemenag

Menag Apresiasi Kinerja Tertinggi versi Poltracking Indonesia

Nasaruddin Umar: Asia Tenggara Siap Jadi Pusat Peradaban Islam Baru

STQH XXVIII Kendari, Riau Raih 8 Kejuaraan dan Juara Umum V Nasional

Versi IndoStrategi, Kemenag Masuk Tiga Besar Kementerian Berkinerja Terbaik



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau Gelar Penyuluhan Hukum di Tenayan Raya
22 Oktober 2025
Faperta UIR Gelar ICASS 2nd 2025 Bahas Inovasi dan Keberlanjutan Pertanian Global
22 Oktober 2025
Apel Hari Santri di Kuansing, Muliardi: Dunia Digital Harus Jadi Ladang Dakwah
22 Oktober 2025
Gandeng BRK Syariah, Pemko Pekanbaru Launching Mobil Layanan NIB dan NPWP Keliling
22 Oktober 2025
Menata Ulang Keamanan Digital, PWI Perkuat Sistem dan Tanggung Jawab Informasi Publik
22 Oktober 2025
Komitmen Pemko Pekanbaru Bangun Infrastruktur, 29 Ruas Jalan Dioverlay Jelang Akhir Tahun
22 Oktober 2025
Menteri Hukum Resmikan 1.862 Posbakum di Riau
21 Oktober 2025
Tinjau Posbakum Percontohan di Tobek Godang, Menteri Hukum Apresiasi Kanwil Kemenkum
21 Oktober 2025
Dukungan Pembentukan Posbakum, Menteri Hukum Serahkan Penghargaan kepada 12 Kepala Daerah di Riau
21 Oktober 2025
Dorong Penguatan Pos Bantuan Hukum, Kemenkum Riau Serahkan Piagam Kerjasama dengan 13 PT
21 Oktober 2025
TERPOPULER +
  • 1 Kemenkum dan Polda Riau Matangkan PKS Perkuat Akses dan Kesadaran Hukum Masyarakat
  • 2 Matangkan Persiapan Pengukuhan Pos Bantuan Hukum, Kakanwil Kemenkum Riau Koordinasi ke BPHN
  • 3 Indosat dan Kemen Komdigi Perkuat Ekosistem Registrasi eSIM Digital Berbasis Biometrik
  • 4 Soal Pendirian Ditjen Pesantren, Wamenag: Saya Optimistis Hari Santri 2025 Ada Kado Izin
  • 5 Tiga Peserta Riau Tembus Final STQH Nasional 2025 di Kendari
  • 6 Prof Ardiansah Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi Unilak
  • 7 HPN 2026 Disemarakkan dengan Anugerah Kebudayaan PWI untuk Bupati/Walikota
  • 8 Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau Rapat Konsultasi dan Koordinasi Bersama DPRD Rohul
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Dukung Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Wujudkan SDGs
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved