.jpeg)
99 Persen Karhutla karena Ulah Manusia
Presiden Jokowi: Reward dan Punishment Harus Ditegakkan
Rakornas Penanggulangan Karhutla Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (06/02/2020).
Jakarta, Hariantimes.com - 99 persen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi karena ulah manusia. Sementara 80 persen lahan yang sudah terbakar setelah itu menjadi kebun.
"Karena landclearing yang paling murah itu ya membakar. Makanya reward & punishment harus ditegakkan. Siapapun pemiliknya," tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakornas Penanggulangan Karhutla Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (06/02/2020).
Acara yang diawali paparan dari Menko Polhukam Mahfud MD itu dihadiri para menteri terkait, para kepala daerah dari daerah-daerah rawan karhutla, pangdam, kapolda, danrem hingga dandim dan kapolres.
Gubernur Riau Syamsuar hadir bersama Danrem 031/Wirabima, Kapolda Riau dan Kepala BPBD Riau Edwar Sanger.
Presiden menyebutkan, aturan dalam karhutla belum berubah. Jika di suatu daerah terjadi kebakaran, lalu membesar, tidak bisa dikendalikan, maka Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres siap-siap untuk dicopot.
"Aturannya masih seperti dulu. Kalau ada api, lalu membesar, saya akan tanya, sudah dicopot belum," tegas Presiden dengan nada serius.
Presiden mengakui, setiap tahun digelar rakornas karhutla. Namun nyatanya karhutla masih aja terjadi. 2015 terjadi kebakaran cukup luas, lalu 2016 menurun, 2017 lebih kecil lagi. Tapi 2018 karhutla membesar lagi. Bahkan 2019 semakin meningkat.
"Ini ada apa," tanya Presiden.
Sesuai data, 2015 hutan yang terbakar seluas 2.611.411 ha, 2016 turun jadi 438.363 ha. 2017 turun lagi jadi 165.484 ha. 2018 naik jadi 510.564 ha. Lalu 2019 meluas jadi 1.592.010 ha.
Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan daerah-daerah yang rawan karhutla seperti Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan daerah lainnya.
"Saya ingatkan, hati-hati," ucapnya.
Dalam mengantisipasi karhutla, Presiden meminta seluruh infrastruktur yang ada agar dimanfaatkan. Di Indonesia tersedia jaringan pemerintah hingga tingkat desa. Oleh karena itu semuanya harus bersinergi. TNI, Polri, Pemda hingga komponen masyarakat peduli karhutla harus bekerja secara bersama-sama.(*)
Editor: Zulmiron
Tulis Komentar