.jpeg)
Konflik Lahan di Pangkalan Gondai
Asep: Pemerintah Harus Mengambil Sikap
Kuasa Hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Ruhiat SH MH saat jumpa pers di salah satu cafe, Rabu (29/01/2020).
Pekanbaru, Hariantimes.com - Para petani Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, saat ini menunggu kehadiran negara.
Pasalnya, eksekusi lahan adat Batin Palabi di Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan masih terus berlanjut.
Jika ini dibiarkan, maka masa depan anak cucu mereka terancam. Karena tanaman sawit yang selama ini menghidupi ekonomi mereka benar-benar dibumiratakan.
"Sudah saatnya negara hadir untuk kepentingan dan demi masa depan rakyat. Jika terus dilanjutkan (eksekusi), maka yang ada hanyalah mudarat, petani akan mengalami derita panjang, karena mata pencarian mereka hilang," kata Kuasa Hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Ruhiat SH MH saat jumpa pers di salah satu cafe, Rabu (29/01/2020).
Solusi terbaik, menurut Asep, pemerintah harus mengambil sikap demi kemaslahatan dengan menghentikan eksekusi perkebunan yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.
"Dalam konflik antara PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dengan PT Nusa Wana Raya (NWR), pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik. Karena eksekusi lahan perkebunan yang sekarang dilakukan, justru mendatangkan mudarat. Terlebih masyarakat akan menderita jika itu terus dilanjutkan," kata Asep seraya mengatakan, Koperasi Gondai Bersatu bersama masyarakat Batin Palabi mengharapkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan untuk segera menghentikan eksekusi lahan seluas lebih 3.000 hektare di Gondai.
"Pasca terbitnya putusan MA nomor nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, ribuan batang pohon sawit berusia produktif milik mereka kini ditebang paksa. Harusnya, tidak ada eksekusi tanaman kehidupan itu sesuai dengan amar putusan MA. Padahal eksekusi tersebut dalam amar putusannya tidak menyebutkan memerintahkan mengosongkan lahan," kata Asep sembari berkeyakinan Presiden Joko Wododo (Jokowi) akan mendengarkan jeritan petani perkebunan kelapa sawit di Desa Gondai.
"Presiden Jokowi sangat mendukung industri perkebunan sawit sebagai sektor paling produktif untuk meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat. Terlebih beliau adalah pemimpin yang lahir dari masyarakat, sehingga diyakini kebijakannya akan berpihak ke rakyat demi kemaslahatan," kata Asep.
Asep menjelaskan, sengketa yang diperebutkan adalah lahannya, sementara tanaman kehidupan berupa kebun sawit yang berada di atasnya merupakan hak masyarakat dan PSJ sebagai bapak angkat.
Karena itu, Asep dan kawan-kawan akan menggugat perdata dan menuntut kerugian penumbangan lahan sawit 1.000 ha di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau. Dinas LHK Riau digugat karena menurunkan sekitar 100 personel Polisi Kehutanan dan lain-lain atas instruksi Kadis LHK Riau Ir H Ervin Rizaldi MH melalui surat Nomor 096/PPLHK/082 tanggal 10 Januari 2020 untuk melakukan eksekusi kebun sawit milik Koperasi Gondai Bersatu tersebut. Puluhan alat berat ekskavator dan buldozer dikerahkan untuk eksekusi dikawal aparat hukum lainnya.
"Pihak-pihak yang telah merusak, menumbang sawit masyarakat adat di Gondai harus bersiap-siap mengganti rugi triliunan rupiah akibat eksekusi ini. Apakah mereka sudah siap untuk mengganti rugi atas perbuatan eksekusi mereka?," ujar Asep.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Petalangan Ilhamdi SH MH menyatakan, putusan MA hanya mengutamakan aspek kepastian hukum. Namun mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.
"Banyak masyarakat yang terancam hidup dan kehidupannya. Apalagi eksekusi lewat putusan pidana, masyarakat masih punya hak-hak keperdataan mereka atas tanaman sawit di atasnya. Sebaiknya eksekusi ditunda dahulu, sampai jelas dan terang benderang duduk semua perkara tersebut," katanya.
Untuk diketahui, total ada 3.323 hektare hamparan sawit di Gondai yang menjadi target eksekusi PT NWR. Sejak enam hari lalu sampai saat ini, dilaporkan sudah lebih 800 hektare dari 3.323 hektare sawit kerjasama masyarakat adat Batin Palabi dan PT PSJ telah diratakan dan diganti dengan tanaman akasia.
Sebelumnya, sejumlah perwakilan petani sawit yang tergabung dalam Koperasi Sri Gumala Sakti dan Koperasi Gondai Bersatu melakukan pengaduan demi mencari keadilan hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) soal kasus eksekusi lahan yang dikelola warga selama 23 tahun terakhir.(*)
Penulis: Zulmiron
Tulis Komentar