.jpeg)
Lagi Dewan Pers Menang di PT Jakarta
Atal: Jelas Ini Kemenangan Buat Masyarakat Pers
Ketum PWI Pusat Atal S Depari.
Jakarta, Hariantimes.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam pokok perkara memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat Wilson Lalengke dan kawan-kawan.
Artinya dengan adanya keputusan PT Jakarta ini, Peraturan Dewan Pers mempunyai kekuatan hukum dan mengikat semua pihak yang terkait dengan pers. Dalam bahasa awam, Dewan Pers menang lagi di PT Jakarta. Dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meyambut gembira keputusan ini.
"Jelas ini kemenangan buat masyarakat pers. Karena memperkuat posisi Dewan Pers dan organisasi wartawan pendukungnya. Sejak awal saya percaya pengadilan memang menghormati kemerdekan pers,†ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari.
Ditempat terpisah, Advokad Frans Lakaseru yang menjadi kuasa hukum Dewan Pers mengingatkan masyarakat pers agar tidak mempercayai berita-berita hoax yang menyatakan Dewan Pers telah kalah di PT Jakarta.
“Banding penggugat ditolak. Kok penggugat bisa dinyatakan menang Srbaiknya kita mengikuti keputusan yang formal dari lembaga pengadilan saja," tandas Frans.
Sementara itu, Wina Armada Sukardi yang menjadi ahli dari Dewan Pers dalam sidang di PN Jakarta Pusat menegaskan, Peraturan Dewan Pers memiliki alas hukum yang sangat kuat dan karena itu mengikat semua pihak.
"Gugatan para tergugat lemah dan salah alamat,†kata Wina di sidang PN Jakarta Pusat waktu itu.
Untuk diketahui, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak seluruh gugatan yang diajukan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke dan kawan-kawan yang menggugat keabsahan Peraturan Dewan Pers (PerDP).
Dalam keputusan No 331/PDT/2019/PT DKI, Majelis Hakim Tinggi PT Jakarta yang terdiri dari Imam Sungudi (Ketua) dan Hakim Anggota masing-masing Haryono dan Hiyanto, setelah mengadili sendiri perkara yang diperiksa, pada keputusannya tanggal 5 Agustus 2019, selain menyatakan seluruh gugatan tergugat Wilson Lalengke ditolak, juga menghukum para tergugat untuk membayar perkara.
Sebelumnya, April 2018, SPRI dan PPWI, Wilson Lalengke dan kawan-kawan menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Isi gugatannya, Dewan Pers dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers (PerDP) melampaui kewenangan Dewan Pers dan bertentangan dengan UUD 1946 serta UU Pers No 40 Tahun 1999. Atas dasar itu, Wilson Lalengke dan kawan-kawan meminta Peraturan Dewan Pers.
Antara lain soal Standar Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers soal Standar Kompetensi Wartawan, dinyatakan tidak mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers No 40 Tahun 1999.
Dalam eksepsinya di PN Jakarta Pusat, Dewan Pers menyatakan yang berhak memeriksa suatu perkara yang mempersoalkan sebuah peraturan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan yang berhak memeriksa perkara yang mempersoalkan peraturan bertentangan dengan UU dan peraturan di bawa UU adalah Mahkamah Agung (MA). Sedangkan dalam pokok perkara, Dewan Pers menegaskan kewenangan yang menjadi dasar Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers yang mengikat ialah fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf f. Pasal itu menyebut, Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam membuat peraturan-peraturan pers.
Dalam keputusan PN Jakarta Pusat, eksepsi dari Dewan Pers yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berhak mengadili perkara ini, ini diterima PN Jakarta Pusat. Artinya, gugatan tergugat Wikson Lalengke dkk tidak diterima, karena pengadilan tidak berhak memeriksanya.
Oleh karena itu, PN Jakarta Pusat belum memeriksa perkara pokonya . Sedangkan dalam keputusan PT DKI disebut, eksepsi Dewan Pers ditolak. Artinya, PT Jakarta menilai PT Jakarta berhak mengadili perkara ini. Tetapi setelah memeriksa sendiri pokok perkaranya.(rls)
Tulis Komentar