.jpeg)
Lebih dari 800 Pinjol tak Kantongi Izin OJK
Ardiansyah: Kami Mengingatkan Masyarakat Berhati-hati Bertransaksi di Aplikasi Berbasis Online
Kegiatan FGD kajian kebijakan perlindungan konsumen, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (01/08/2019) kemarin.
Pekanbaru, Hariantimes.com - Masyarakat agar senantiasa berhati-hati menggunakan jasa Pinjaman Online (Pinjol) atau Financial Technology (Fintech).
Pasalnya, lebih kurang dari 800 Pinjol yang bisa ditemukan dalam bentuk aplikasi online, berstatus ilegal atau tak berizin. Namun tidak jarang pula, dengan segala kemudahannya dalam menawarkan pinjaman lunak, berakhir tidak seperti diharapkan.
"Lebih dari 800 Pinjol yang beroperasi tanpa mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sudah banyak korbannya, bahkan sampai ada yang bunuh diri," kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman usai kegiatan FGD kajian kebijakan perlindungan konsumen, di Kantor Gubernur Riau, Kamis (01/08/2019) kemarin.
Dengan status ilegalnya, menurut Ardiansyah, Pinjol yang sekarang sudah menjadi trend dalam mendapatkan pinjaman uang secara instan biasanya menentukan bunga tinggi terhadap konsumennya. Bisa dibayangkan, pinjam hanya sebesar Rp1 juta, tapi uang yang diterima hanya Rp700 ribu sampai Rp800 ribu. Belum lagi bunga yang bakal menjadi beban untuk konsumen.
"Kami mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati bertransaksi di aplikasi berbasis online ini. Pinjaman mudah didapat dengan mengikuti syarat ditentukan, tanpa harus ta tapa muka. Tapi setelah itu, terlalu banyak resiko yang harus ditanggung," ungkap Ardiansyah.
Pemerintah sendiri menurut Ardiansyah sudah banyak menutup aplikasi Pinjol berstatus ilegal tersebut. Namun bak kata pepatah, hilang satu tumbuh seribu. Pinjol-Pinjol ilegal ini pun disebut juga rentenir digital.
"Pemerintah terus berupaya menutup apliasi Pinjol ilegal ini. Bersamaan itu juga, kami BPKN juga turut mensosialisasikan bahaya Pinjol ilegal," ujar Ardiansyah seraya menjelaskan, BPKN telah menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen melalui call center 153. Bagi masyarakat yang memiliki keluhan tentang produk-produk yang mereka beli, mereka bisa melaporkan, menginformasikan atau mengadukan terkait produk-produk atau jasa tersebut ke call center 153.(*)
Editor: Zulmiron
Tulis Komentar