Wabup Harap Ada Kebijakan Pemerintah Pusat

Salah satunya masalah masih kurangnya perhatian pusat baik dalam segi dukungan pembangunan Infrastruktur hingga kebijakan pusat terkait perdagangan lintas batas.

Karena itu, Waki Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti H Said Hasyim berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk membangun pulau terluar di Meranti.

"Kami melihat Papua, Kalimantan sangat mendapat perhatian dari Pusat. Tapi untuk Riau belum ada kebijakan besar dari Pemerintah Pusat. Semoga kedepan ada kebijakan Pemerintah Pusat yang signifikan untuk membagun pulau-pulau terluar di Riau, terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti," harap Wabup saat melakukan pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya dan rombongan dalam kegiatan yang memang dinanti oleh Pemkab Meranti untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah ke level Nasional di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (18/06/2019).

Turut hadir dalam Rakor tersebut Asisten I Sekdaprov Riau H Ahmadsyah Harofie, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H Yulian Norwis SE MM, Kajari Meranti Budi Rahardjo SH MH, Anggota Tim Kemenko Polhukam RI Kolonel TNI Sugeng, Pabung Kodim Bengkalis Mayor TNI P. Girsang, Danramil Selatpanjang Mayor TNI Irwan, Kepala BPN Meranti Budi SH, Kepala Imigrasi Meranti, Perwakilan Polres Meranti, Jajaran Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab Meranti, Para Camat se Kabupaten Meranti, Perwakilan Kabupaten Kota Wikayah Perbatasan di Riau dan lainnya.

Dalam kegiatan rapat Intern yang difokuskan pada pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Wilayah Kepulauan Meranti ini, Wabup mengaku, sangat menanti-nantikan pertemuan tersebut dalam rangka mengekspos secara Nasional terkait berbagai masalah yang dihadapi Meranti khususnya di Pulau Terluar dan Termiskin di Provinsi Riau itu.

Secara singkat dihadapan Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend. TNI Yasid Sulistya, Wabup menjelaskan kondisi Geografis Meranti yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka salah satu pusat lalu lintas laut tersibuk didunia yang dilewati sedikitnya 500 kapal/hari. 

"Meranti memiliki potensi perkebunan yang besar mulai dari Sagu, Kelapa, Kopi, Karet dan lainnya. Dahulunya di tahun 60-an Meranti merupakan daerah perdagangan yang sangat maju dengan masyarakat yang hidup sejahtera," papar Wabup.

Seperti diketahui, Meranti berada didaerah perbatasan, terluar dan lokasi strategis Nasional jika mengacu hal tersebut sesuai dengan komitmen dari Presiden RI Joko Widodo yang fokus membangun Indonesia yang dimulai dari Pulau Terluar sebagai berada terdepan Indonesia harusnya Meranti mendapat perhatian lebih.

Salah satu yang menjadi usulan dari Pemkab Meranti seperti disampaikan Wakil Bupati H Said Hasyim dan Ketua Bappeda Meranti Dr H Makmun Murod adalah pembangunan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Pelabuhan RoRo, Kantor Polsek dan Pos pengamanan) yang membutuhkan dana besar,  pemberdayaan potensi perkebunan Sagu, Karet, Kelapa, Kopi dan penanggulangan Abrasi yang sudah sangat menghawatirkan dimana pertahun sepanjang 12 kilometer wilayah Indonesia hilang menjadi laut.

Masalah yang dihadapi di daerah Pulau Pulau terluar Meranti juga mendapat tangapan dari Asisten I Sekdaprov Riau H Ahmadsyah Harofie yang turut mendorong Pemerintah Pusat untuk menuntaskan berbagai masalah yang dihadapi Meranti khususnya di Pulau Terluar seperti pembangunan Infrastruktur, Abrasi dan pemberdayaan potensi SDA.

"Kami harap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian sesuai dengan keinginan Gubernur yang sangat serius untuk menuntaskan berbagai masalah diwilayah perbatasan di Riau," harap Ahmadsyah.

Setelah mendegar berbagai masukkan dari Wakil Bupati dan pemaparan dari Kepala Bappeda Meranti terkait penanggulangan Abrasi. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya mengaku tugas Kemenko Polhukam salah satunya adalah pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar Indonedia baik dari segi menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga Lingkungan hidup.

Untuk itu, Yasid Sulistya akan meminta timnya untuk melakukan pendataan terkait apa saja masalah yang dihadapi dan dibutuhkan daerah perbatasan, termasuk Meranti untuk dicarikan solusinya. 

"Ya kita siap menampung masukkan. Jadi jangan segan-segan menyampaikannya ke kami," ucapnya yang mengaku akan berupaya mencarikan solusi berkoordinasi dengan Kementrian terkait salah satunya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 

Sekedar informasi Rabu (19/06/2019), Tim Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjend TNI Yasid Sulistya direncanakan akan mengunjungi pulau terluar di Kepulauan Meranti. Salah satunya Kecamatan Rangsang untuk melihat masalah abrasi dan kondisi infrastruktur. (azw)