Rudi Hendra Pakpahan Titipkan Estafet Kepemimpinan ke Edison Manik

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Riau yang lama, Rudi Hendra Pakpahan menyampaikan kesan dan pesan yang mendalam dalam acara pisah sambut kepemimpinan Kanwil Kemenkum Riau di Ruang Serba Guna Ismail Saleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Jumat (23/10/2026).

Rudi Hendra Pakpahan yang mendapat amanah menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sumatera Utara ini mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan dan perjalanan pengabdian yang telah dilalui bersama keluarga besar Kanwil Kemenkum Riau.

Dalam sambutannya, Rudi Hendra Pakpahan mengenang bagaimana Riau telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.

Rudi Hendra Pakpahan menyampaikan apresiasi khusus kepada seluruh jajaran pegawai, terutama jajaran pimpinan tinggi pratama seperti Kadiv P3H dan Kadiv Yankum, yang dinilai telah memberikan dukungan dan kolaborasi terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan kabupaten/kota.

Rudi Hendra Pakpahan menyatakan, keberhasilan berbagai program kerja tidak terlepas dari soliditas dan dukungan penuh para pimpinan tinggi pratama serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau.

Rudi Hendra Pakpahan juga mengenang dinamika dan beban kerja tinggi yang kerap ia bawa dalam pikiran, hingga sempat membawanya mendapatkan perawatan medis, yang pada akhirnya membuahkan berbagai pencapaian dan hasil kerja bersama yang membanggakan.

Rudi Hendra Pakpahan secara resmi menitipkan estafet kepemimpinan kepada Kakanwil Kemenkum Riau yang baru, Edison Manik dan meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, jajaran Kanwil Riau akan terus memberikan dukungan terbaik untuk memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat.

"Saya yakin jajaran Kanwil Riau akan memberikan dukungan terbaik pada kadiv-kadiv yang terbaik ini," ungkap Rudi Hendra Pakpahan berharap silaturahmi yang telah terjalin agar tetap terpelihara, serta berpesan kepada seluruh keluarga besar Kanwil Kemenkum Riau untuk senantiasa menjaga kekompakkan, integritas, dan semangat pengabdian dalam menjalankan amanah organisasi.  

Pengaktifan dan Optimalisasi 1.862 Posbankum di Riau

Rudi Hendra Pakpahan memaparkan sejumlah agenda krusial dan tugas besar yang menjadi fokus utama bagi kelanjutan organisasi di masa mendatang.

Tugas besar utama yang menjadi perhatian jajaran Kanwil Kemenkum Riau saat ini adalah bagaimana mengaktifkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh wilayah Riau, dengan total mencapai 1.862 pos.

Upaya pemberian insentif bagi posbankum dari pemerintah daerah sebelumnya sempat diupayakan, namun terkendala oleh kebijakan efisiensi anggaran sehingga belum sepenuhnya terwujud. Kendati demikian, beberapa daerah telah mulai mempersiapkan alokasi tersebut.

"Dengan adanya perhatian dari pusat serta dukungan bagi para paralegal di Posbankum, dinamika kehidupan mediasi di posbankum diharapkan dapat berjalan jauh lebih hidup," katanya.

Pertahankan Prestasi Anugerah Legislasi Daerah

Di bidang pembentukan hukum, proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dinilai telah berjalan dengan cukup baik.

Kanwil Kemenkum Riau sebelumnya sukses meraih Anugerah Legislasi Daerah di Jakarta berkat pencapaian hasil dan jumlah pengharmonisasian yang optimal.

Capai prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan oleh kepemimpinan yang baru agar penghargaan serupa dapat kembali diraih oleh Provinsi Riau pada tahun depan.

Sosialisasi UU Terbaru dan Legalitas Pelaku UMKM

Selain penguatan posbankum dan legislasi, jajaran Kanwil Kemenkum Riau juga terus berkomitmen menggenjot sosialisasi terkait produk hukum baru kepada masyarakat:

Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru: Mengingat regulasi tersebut masih tergolong baru, sosialisasi akan terus dilanjutkan secara intensif karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan baru maupun undang-undang penyesuaian pidana.

Legalitas Badan Usaha dan UMKM: Kanwil Kemenkum Riau terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melegalisasikan badan hukum usahanya melalui jalur perseroan perorangan.

Langkah ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat memperoleh kemudahan akses kredit dan berbagai insentif dari pihak perbankan.(*)

Penulis: Zulmiron