Diskominfotik Diminta Akomodir Monev KI Riau Secara Proporsional

Pekanbaru, Hariantimes.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau diminta benar-benar mengakomodir kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)  yang dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) Riau secara proporsional.

Soalnya, Monev KI adalah salah satu tugas penting KI Riau dalam mendorong kepatuhan badan publik terhadap UU KIP.

"Saya kira ada kritikan membangun, bisa saja sebuah "pelecut" yang disampaikan oleh Plt Gubernur Riau, ketika pelantikan komisioner KI Riau pekan lalu. Salah satu kalimat penting disampaikan Pak Plt Gub adalah, keberhasilan KI Riau jangan dilihat dari banyaknya sengketa yang masuk. Karena itu, saya berharap Kominfo dan KI Riau mencermati ini dengan baik," tutur Ketua KI Riau dua periode 2017-2021 dan 2021-2025, H Zufra Irwan SE MM Cmed kepada wartawan di Pekanbaru Kamis (03/08/2026).

Zufra membenarkan dan mendukung pernyataan Gubernur Riau tekait hal tersebut. Karena, selain menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi yang masuk ke KI Riau  ada tugas wajib lain yang harus dijalankan yaitu mendorong kepatuhan badan publik, komitmen dan implementasi agar badan publik menjalankan UU KIP dengan baik.

"Ini mesti dilakukan dalam bentuk monev KI keseluruh badan publik  di tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Dalam monev itu, ada penilaian banyak hal terkait kepatuhan menurut UU KIP. Mesti dilakukan monitoring, visitasi, termasuk pemeringkatan antar badan publik, bahkan ada presentasi badan publik ke KI," papar Zufra.

Ditegaskan Zufra, dalam monev KI tersebut, ada yang sangat penting dan selalu dijalankan oleh teman-teman komisioner KI, saat itulah sekalian dilakulan sosialisasi, advokasi dan pendampingan dalam memperkuat dan memperbaiki tatakelola informasi di badan publik.

Karena itu, selaku mantan Ketua KI Riau, Zufra berharap Kominfo Riau memberikan dukungan porsi anggaran yang proporsional dan layak terhadap KI. Karena, tugasnya tidak hanya dalam provinsi  tapi sampai ke kabupaten/kota.Jumlah badan publiknya ratusan.

"Saya sampaikan ini karena kondisi dukungan anggaran untuk kegiatan ini  tahun 2024-2025, termasuk 2026 nyaris tidak ada atau malah sama sekali tidak ada. Ini perlu diperbaiki duduk bersama," tukas Zufra Juga mengutip arahan Gubernur Riau terkait indek KIP Riau saat ini yang hanya 68 persen secara nasional. Padal indek KIP Riau pernah mencapai angka 83 persen nomor dua di bawah Jabar.

"Untuk mendukung indek KIP bisa kembali ke angka di atas 80 persen itu mesti didukung dengan monev yang terukur dengan baik, konfrehensif, tentu harus didukungan anggaran yang proporsional dan layak. Saya yakin indek KIP Riau bisa jauh lebih baik dari sekarang," jelas Zufra.

Selain itu, Zufra mengingatkan Kominfo, bahwa sebagian besar KI di Provinsi lain sudah memulai lounching monev. Nah sementara KI Riau saya liat malah nihil anggaran untuk giat ini tahun anggaran ini.

"Masih belum terlambat  saya kira bisa menghadap Pak Plt Gubernur dan DPRD, agar bisa diakomodir di anggaran perubahan. Sehingga KI Award 2026 bisa kembali digelar secara normal. Ini ada perintah UU nya lho, bahwa Komisi Informasi Provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi, berbeda dengan KPID," tegas Zufra.(*)