Bagus Santoso: Pemerintah Mesti Hadir Untuk Pelayanan Rakyatnya

Meski jaringan listrik ke desa tersebut sudah ada sejak tahun 2016, hanya saja belum diketahui kendala pasti yang membuat PLN tak kunjung memfungsikannya. 

“Terus terang kami merasa ditinggalkan oleh kemajuan zaman. Listrik saja di desa kami sampai hari ini tak juga masuk desa ini,” keluh Kepala Desa (Kades) Cipang Kanan, Abadi kepada anggota DPRD Riau Bagus Santoso saat singgah di desanya dalam rangkaian lawatan kerja program tembus 105 keliling kampung se Riau.

Abadi mengatakan, kabarnya dulu Sumber api PLN akan disambungkan dari PLN Sumatera Barat (Sumbar) secara kelembagaan pemerintah  desa sudah menyampaikan kepada PLN.

"Tolong semua pihak ikut menyampaikan agar desa kami seperti desa lain listriknya hidup,” harap Abadi.

Untuk diketahui, Desa Cipang Kanan yang berbatasan dengan Provinsi Sumbar tepatnya dengan Kabupaten Pasaman tidak hanya tertinggal dari program elektrifikasi pemerintah. Tapi juga sangat tertinggal dari pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Untuk mencapai Desa Cipang Kanan harus menempuh jalan tebing dan bukit masih berupa jalan tanah.

Sebenarnya jalan poros menuju Desa Cipang Kanan adalah jalan lintas tengah Rohul-Sumbar status jalan Nasional. Karena badan jalan hancur praktis hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor. Sementara jalan poros desa juga tidak kalah hancur. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai desa Cipang Kanan start dari Desa Koto Ruang. 

Terkait persoalan listrik di desa tersebut, Bagus Santoso turut prihatin dengan ketertinggalan program elektrifikasi pemerintah.

Menurur Bagus, sudah seharusnya listrik tuntas desa. Untuk itu kepada pihak terkait terutama PLN untun dapat secepatnya memfungsikan jaringan listrik yang sudah mangkrak hampir 4 tahun.

”Pemerintah mesti hadir untuk pelayanan rakyatnya. Apalagi program listrik desa ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat menuntaskannya. Jangan sampai ada desa yang belum teraliri listrik,” kata Bagus. 

Hal yang sama terhadap kondisi jalan poros lintas tengah Rohul-Sumbar karena statusnya jalan Nasional, maka kewajiban APBN RI menganggarkan untuk Riau. 

“Kekayaan Riau ini banyak diambil pemerintah Pusat di Jakarta. Tapi anggran untuk Riau tak sebanding. Buktinya jalan tak juga dibangun,“ kata Bagus.

Pantauan di lapangan, jalan lintas Rohul-Sumbar dengan kontur tanah tebing dan bukit terjal rusak parah. Ada beberapa ruas ditanjakan dan jembatan sekitar 100 meter sudah dibeton tapi tidak terurus. Sehingga banyak yang longsor. Sementara jalan poros desa masih jalan tanah yang hancur maka banyak pemandangan mobil ditinggalkna ditengah jalan akibat terpuruk.(*/ron)