Rudy Hendra: Integritas Bukanlah Pilihan, Melainkan Harga Mati

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan mengambil sumpah dan melantik 57 orang Notaris serta satu orang Pejabat Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Rabu (25/02/2026). 

Prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Ismail Saleh ini menjadi momentum penting dalam penguatan pelayanan hukum dan penegakan regulasi di wilayah Provinsi Riau.

Adapun pejabat non manajerial yang dilantik adalah Syofia Dewi, yang kini resmi mengemban amanah sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Kemenkum Riau. Sementara itu, 57 Notaris yang dilantik akan tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, hingga Kota Dumai.

Acara ini juga dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, perwakilan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta jajaran dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Riau.

Dalam arahannya, Rudy Hendra Pakpahan menekankan, Notaris dan Perancang Hukum adalah dua pilar penting dalam menjaga marwah hukum di tengah masyarakat. 

"Kepada 57 Notaris yang baru dilantik, saudara adalah pejabat publik yang diberikan amanah oleh negara untuk menjaga kebenaran melalui akta autentik. Integritas bukanlah pilihan, melainkan harga mati. Jangan sampai ada malpraktik hukum yang merugikan masyarakat di Riau. Begitu juga kepada pejabat non manajerial yang dilantik, tugas saudara adalah memastikan setiap regulasi yang lahir di daerah ini berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kita semua memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar membuat layanan hukum makin mudah, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Riau," tegas Rudy Hendra Pakpahan.

Pelantikan yang dilaksanakan ditengah bulan suci Ramadhan ini berlangsung hangat dan Nyaman Bersama serta diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum yang semakin dinamis, sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan hukum yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kemenkum Riau.(*)