Kanwil Kemenkum Riau Evaluasi Penegakan Hukum KI

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Pusat dan Wilayah Tahun 2026 secara daring, Senin (09/11/2026). 

Kegiatan ini diikuti sebagai upaya memperkuat efektivitas penanganan pengaduan, perkara, mediasi, serta pemutakhiran data PPNS dan Mediator Kekayaan Intelektual.

Rapat menghadirkan Plt. Direktur Penegakan Hukum, Pipit Rismanto, yang memaparkan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum KI serta pentingnya keseragaman pencatatan, kelengkapan administrasi, pemutakhiran data, dan koordinasi antara pusat dan Kantor Wilayah.

Pembahasan mencakup evaluasi SOP penanganan laporan pengaduan yang meliputi penerimaan pengaduan, penyelidikan, penyidikan hingga penuntasan perkara. Selain itu, turut dibahas penanganan mediasi dan permohonan penutupan situs, termasuk perlunya penyelarasan mekanisme tindak lanjut terhadap perkara yang belum mencapai kesepakatan.

Rapat juga membahas pemutakhiran data PPNS dan Mediator Kekayaan Intelektual. Saat ini terdapat 77 PPNS, serta 69 calon PPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2026. Pemutakhiran data diperlukan agar kebutuhan personel dapat disesuaikan dengan beban penanganan perkara di masing-masing wilayah.

Dalam kegiatan tersebut turut diperkenalkan ENFORCE (Sistem Layanan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual) sebagai sistem manajemen internal untuk mendukung pengelolaan perkara, mulai dari laporan pengaduan hingga pelimpahan berkas. Penerapan ENFORCE akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2027, dengan pendampingan bagi Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, melalui jajaran Kanwil Kemenkum Riau mendukung penguatan koordinasi dan penyelarasan administrasi penegakan hukum KI. Tindak lanjut rapat meliputi penyampaian laporan bulanan, pemutakhiran data PPNS dan Mediator, penyelarasan pencatatan perkara, serta persiapan penerapan ENFORCE.

Melalui evaluasi dan koordinasi berkelanjutan, penegakan hukum KI di tingkat pusat dan wilayah diharapkan semakin terintegrasi, akuntabel, dan terukur dalam memberikan pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual.(*)