Apel Perdana 2026, Kemenkum Riau Siap Akselerasi Kinerja

Pekanbaru, Hariantimes.com - Mengawali hari kerja pertama di tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau mengikuti Apel Pagi Bersama secara virtual dari Ruang Serbaguna Ismail Saleh pada Senin (05/01/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta dan diikuti secara serentak oleh seluruh satuan kerja Kementerian Hukum di Indonesia secara daring.

Hadir secara langsung di lokasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, beserta jajaran Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pelaksana, PPPK, hingga peserta magang.

Apel ini menjadi momentum konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional di tahun anggaran 2026.

Dalam amanatnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran sepanjang tahun 2025 dan menginstruksikan agar program kerja tahun 2026 dilaksanakan secara optimal serta tertib administrasi. Selain itu, disampaikan pula kebijakan strategis Kementerian Hukum Republik Indonesia di tahun 2026.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dan memastikan kinerja organisasi berjalan linear dengan kebijakan pusat.

“Apel pagi ini adalah pemantik semangat kita untuk bekerja lebih keras di tahun 2026," tegasnya menyampaikan, Kemenkum Riau berkomitmen penuh untuk mempertahankan capaian positif tahun lalu dan segera mengimplementasikan kebijakan terbaru.

"Kami berharap jajaran Kemenkum Riau agar bekerja dengan disiplin, tertib administrasi, dan berorientasi pada hasil nyata agar Layanan Hukum Makin Mudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau,” harsp Rudy.

Melalui pelaksanaan apel ini, diharapkan seluruh ASN Kemenkum Riau menjadikan awal tahun sebagai sarana penguatan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum secara berkelanjutan.(*)