Kunker ke Kemendagri, Ketua FPK Riau Sampaikan Masalah Informasi Daerah Riau Istimewa

Pekanbaru, Hariantimes.com - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Kunjungan dalam rangka Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni Rabu (10/12/2025) hingga Jumat (12/12/2025).

Kunjungan kerja ke Kemendari RI di Jakarta yang diikuti tiga pengurus FPK Provinsi Riau serta didampingi Kesbangpol Riau ini dipimpin langsung Ketua FPK Riau Dr Ramli Walid SE MM bersama istri, Wakil Ketua FPK HEM Surachmat SH MH, Bendahara Syarial SSos MAP dan Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Riau Sri Petri Haryanti SPd  

Di Kemendari RI rombongan diterima  pejabat di Direktorat Bina Idiologi Karakter dan Wawasan kebangsaan Direktorat Jenderal.Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Di antarannya Ketua Tim Kerja Pembauran Kebangsaan Maya Reninta MSi, Ketua Tim Kerja Karakter Kebangsaan Rakhmad Rahadian SIP dan Ketua Tim Kerja Sejarah Kebangsaan Yasin Hadade SE MM.

Pertemuan dibuka Ketua Tim Kerja Pembauran Kebangsaan Kemendagri Maya Reninta MSI mewakil Direktur Bina Idiologi dan Karekter Kebangsaan Kemendagri RI yang diawali saling mengenalkan diri.

Pada kesempatan itu Ketua FPK Riau Dr Ramli Walid SE MSi melaporkan keadaan FPK Riau, bahwa selama ini program kerja FPK berjalan terus dan lancar  namun disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Alhamdulillah  kerukunan antar paguyuban  terjaga dengan baik dan harmonis.Terjadinya demo-demo bukan keributan antar suku melainkan atas kepemilikan hutan lindung yang sebagian dikuasai  masyarakat, kemudian diambil alih kembali oleh pemerintah," katanya.

Ramli juga menyampaikan masalah informasi Daerah Riau Istimewa yang digagas Lembaga Adat Melayu Riau.

"FPK Riau Bersama komponen masyarakat lainnya mendukung Daerah Riau Istimewa," katanya.

Ramli juga berjanji tahun 2026 mendatang, peran FPK Riau dalam merawat pembauran kebangsaan akan ditingkatkan lagi. Hal ini untuk terus menjaga keharmonisan dan toleransi sehingga Riau lebih kondusif dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah.(*)