Audiensi dengan Gubri, Kakanwil Kemenkum Sampaikan Persiapan Launching Posbakum

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Riau Rudy Hendra Pakpahan didampingi jajaran audiensi dengan Gubernur Riau Abdul Wahid, Kamis (09/10/2025).

Audiensi yang dilaksanakan di Kediaman Gubernur Riau ini bertujuan mematangkan persiapan peresmian (Launching) 100% Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan se Provinsi Riau.

Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Riau atas dukungan penuh yang diberikan, yang memungkinkan Posbakum di Riau kini terbentuk 100%. Posbakum ini diharapkan mampu memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil melaporkan saat ini tengah dilaksanakan pelatihan paralegal yang akan mengisi Posbankum yang telah dibentuk. Selain itu, dibahas pula rencana penandatanganan MoU antara Kanwil Kemenkum Riau dengan berbagai pihak, seperti dengan Penegak Hukum, hingga dengan seluruh Kepala Daerah di Riau. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari MoU tingkat pusat antara Kemendagri dan Kementerian Hukum, bertujuan memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah. Kakanwil juga menyampaikan inisiatif kerja sama dengan universitas di Riau untuk memperkuat pengembangan sumber daya hukum.

"Dukungan Bapak Gubernur adalah kunci sukses program 100% Posbakum di Riau. Kami tidak hanya ingin launching, tapi memastikan Posbakum ini benar-benar berjalan efektif, menjadi solusi hukum di tingkat desa dan kelurahan. Seluruh langkah sinergi yang kami lakukan bertujuan untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan kepastian hukum dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat Riau,” ujar Kakanwil.

Gubernur Riau menyambut baik dan mengapresiasi langkah sinergi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Riau. Beliau berkomitmen membantu mendukung penuh setiap langkah yang direncanakan, serta berharap Posbakum dapat berfungsi optimal dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat akar rumput.(*)