Di Tengah Krisis Anggaran, Afni Ajak Pejabat dan Istri Pejabat di Siak Hindari Kemewahan

Siak, Hariantmes.com – Kabupaten Siak saat ini menghadapi tantangan serius dalam ruang fiskal akibat penundaan pembayaran (tunda bayar) yang mencapai Rp300 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi anggaran secara ketat.  

Menanggapi hal tersebut, Bupati Siak, Dr. Afni Z, mengimbau seluruh pejabat daerah beserta istri pejabat agar menunjukkan empati terhadap kondisi keuangan daerah dengan tidak menampilkan gaya hidup mewah di depan masyarakat.  

"Kita semua harus sadar bahwa saat ini anggaran kita sangat terbatas. Masyarakat juga merasakan dampaknya, jadi sudah seharusnya kita sebagai pemimpin memberikan contoh yang baik. Saya ini juga punya pershiasan emas, tapi saya tak sampai hati memakainya karena masyarakat kita dalam kondisi terdampak efisiensi anggaran. Yang saya pakai ini cuma cincin tunangan dan nikah saja. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, istri pejabat terutama kalau ada emas simpanlah dulu, anggap ini sebagai gerakan moral," tegas  Afni dalam rapat Musrenbang di kecamatan Kerinci Kanan, Sabtu (14/7).

Afni menekankan bahwa di tengah keterbatasan ini, pejabat harus lebih rendah hati dan tidak memamerkan kemewahan, seperti penggunaan kendaraan dinas yang berlebihan atau acara-acara seremonial yang menghabiskan anggaran. "Ini saatnya kita bekerja keras dengan sederhana, mengutamakan pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran," ujarnya.  

Lebih lanjut ditekankan Bupati Perempuan pertama di Siak itu, efisiensi akan dilakukan di semua sektor, termasuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan non-prioritas. "Kami akan mengawasi penggunaan anggaran secara ketat agar tidak ada pemborosan," jelasnya.

Namun demikian Dia memastikan bahwa efisiensi tidak akan menyasar apa yang menjadi hajat hidup pegawai berupa gaji dan tunjangan. Baik untuk pegawai yang statusnya ASN maupun tenaga honor.

Harapannya, dengan langkah ini, kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pemerintah daerah bisa segera memulihkan kondisi keuangan untuk melanjutkan program pembangunan.(*)