Akibat Demokrasi Tanpa Etika, Bagus Santoso: Etika Pemerintahan Tergerus

Jakarta, Hariantimes.com - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Dr H Bagus Santoso mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan dan gagasan  pada acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (05/05/2023).

Acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan Kemendagri yang diselenggarakan Kemendagri Dirjen Politik dan Bagian Hukum dengan keynote speaker Menko Polhukam  Prof Dr Mahfud MD ini mengundang seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia. Dengan tujuan sebagai upaya untuk berpartisipasi memberikan sumbangan referensi terkait pemerintahan Indonesia yang di nilai masih tebatas.

Wabup Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan pangkal dari tergerusnya etika dalam pemerintahan akibat dari akar demokrasi tanpa etika.

Bagus Santoso berpandangan dari melihat fakta yang terjadi dilapangan dimana tidak seperti pada tataran teoritis di kampus.

Lebih lanjut disampaikan, realita yang terjadi etika pemerintahan terjerumus pada hitam putihnya  politik. Bahkan akademisi yang sudah masuk lingkaran kekuasaan dari Yudikatif, Legislatif dan eksekutif larut didalamnya.

“Karena apa ? netralitas hilang sebab promosi dan mutasi jabatan eselon diwarnai jasa politik,” kata Wabup disambut tepuk tangan gemuruh.

Bagus Santoso mengakui dirinya salah satu dari akademisi juga pelaku politik. Untuk itu menaruh harapan dengan peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan setidaknnya bisa memberikan panduan untuk menggugah semua pihak berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika pemerintahan.

Menanggapi pertanyaan dan gagasan yang disampaikan Bagus Santoso 6 narasumber yaitu Prof Dr Hj Ngadisah, Prof Dr Muhammad, Dr Johannes Haryatmoko, Dr Lely Arrianie dan Airlangga Pribadi Kusman Phd memberikan jawaban sesuai kapasitas masing-masing dengan  teori serta argumen sebagai referensi dari peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan

Rangkaian acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan diawali dengan pembicara utama Menko Pol Hukam Prof Dr Mahfudz dengan materi mengulas berbagai hal terkait etika dan hukum. Baik pada lembaga legislatif, Yudikatif maupun eksekutif.

Pada sesi penutupan acara Prof Ryas Rasyid menegaskan jika etika pemerintahan sudah hilang maka yang terjadi adalah binasanya pemerintahan. Untuk itu perlu kesadaran bersama membangun bangsa Indonesia dengan etika.

Acara peluncuran dan dialektika buku etika pemerintahan yang dipersembahkan oleh masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia (MIPI) bekerjasama para ahli pemerintahan merupakan hasil pemikiran para ahli pemerintahan yang dianggap perlu diketahui dan disebarluaskan untuk masyarakat.(*)