DKPP dan PWI Teken MoU Sosialisasi KEPP Secara Nasional

Jakarta, Hariantimes.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor PWI, Jakarta, Kamis (06/04/2023).

MoU yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Ketua Umum PWI Atal S. Depari ini terkait dengan sosialisasi, publikasi, edukasi dan diseminasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Penandatanganan MoU ini juga diikuti oleh penandatangan perjanjian kerja sama (PKS) di antara kedua lembaga ini. PKS ini ditandatangani oleh Sekretaris DKPP Yudia Ramli dan Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo.

Ruang lingkup MoU dan PKS sendiri meliputi tiga hal, yaitu (1) seminar atau diskusi pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu, (2) narasumber pada setiap seminar atau diskusi, dan (3) diseminasi dan publikasi berita.

Kegiata ini juga dihadiri oleh Tenaga Ahli DKPP Agus Sudibyo, Kabag Humas, Data, dan Teknologi Informasi (Humas Datin) DKPP Mohd. Arif Iriansyah, Kabag Hukum, Kepegawaian, dan Kerja Sama (HKK) DKPP Bugi Kurnia Widianto, dan jajaran Sekretariat DKPP.

Sementara dari pihak PWI juga turut hadir Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Organisasi PWI Zulkifli Gani Otto, dan Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mukhtar.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan, ruang lingkup penanganan pelanggaran dugaan KEPP mencapai seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Menurutnya, DKPP harus memastikan seluruh penyelenggara pemilu di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia on the track.

"Maka kami butuh mitra strategis seperti PWI untuk lebih menginternalisasi kode etik pada setiap penyelenggara pemilu demi terwujudnya Pemilu yang berintegritas," kata Heddy.

Sementara Ketua Umum PWI Atal S Depari mengatakan, pihaknya merasa terhormat bisa meneken kerja sama ini karena DKPP adalah lembaga yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

Atal pun berharap kerjasama ini dapat produktif dan membawa pengaruh positif untuk iklim demokrasi secara umum dan penegakan KEPP secara khusus.

"Saya membayangkan bentuk kerja sama ini lebih nyata, seperti diskusi atau seminar serta workshop untuk wartawan," kata Atal.(rls)