Pertemuan Bersama Kepala Daerah se Provinsi Riau, Menteri ATR/BPN Bahas Poros Pekanbaru-Dumai

Pekanbaru, Hariantimes.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melakukan pertemuan dengan Kepala Daerah se Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (16/02/2023). 

Pertemuan itu dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau serta Kepala Daerah se Provinsi Riau.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menuturkan, kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau ini sekaligus membahas secara internal tentang poros Pekanbaru-Dumai.

“Pada kesempatan  ini, saya akan melakukan rapat internal terkait poros Dumai-Pekanbaru sejauh 180 kilometer (km) yang mencakup 4 kabupaten,” tuturnya seraya berharap, dengan dilakukan rapat ini permasalahan tanah yang ada dapat bisa diselesaikan secara baik sehingga keadaan Agraria dan Tata Ruang di Bumi Lancang Kuning menjadi lebih kondusif.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini permasalahan tanah di Pekanbaru bisa kita urai dan selesaikan dengan baik. Saya mohon doa seluruh masyarakat Pekanbaru,” pungkas Hadi.

Sebelumnya, Kepala Kanwil BPN Riau Asnawati menyampaikan, rapat internal tersebut dilakukan dalam rangka membahas permasalahan tanah yang menonjol di Bumi Lancang Kuning.

Permasalahan itu merupakaan tentang kepemilikan tanah antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Riau dan masyarakat pada poros jalan Kota Pekanbaru-Kota Dumai.

“Adapun permasalahan yang menonjol di Provinsi Riau ini antara lain adalah permasalahan kepemilikan tanah antara masyarakat dengan Kementrian Keuangan atau DJKN pada radius 100M kanan kiri sepanjang poros Pekanbaru-Dumai sehingga itu yang menjadi agenda penting kita,” katanya saat menyampaikan sambutan di Gedung Pauh Janggi.

Asnawati juga menjelaskan, permasalahan lainnya yang ada di Provinsi Riau ini yaitu terhadap klaim tanah dari masyarakat atau kelompok tertentu  terkait Hak Guna Usaha (HGU).

“Selain itu, permasalahan yang menonjol adalah klaim dari masyarakat baik itu masyarakat adat atau kelompok tani dan lainnya. Yang berkaitan dengan ketika HGU akan berakhir dan akan di mohonkan perpanjangan atau pembaharuan,” jelasnya.

Namun, walaupun demikian Asnawati mengungkapkan telah banyak pihaknya membuat program dan langkah untuk mengatasi permasalahan agraria di Bumi Lancang Kuning.

Sehingga, dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah terutama kepada  Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan pihak terkait yang telah melakukan sinergitas dan mendukung program-program ATR/BPN.

“Pada kesempatan ini juga kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Riau Syamsuar dan Pemerintah daerah serta seluruh pihak yang telah mendukung program ATR/BPN Provinsi Riau. Semoga sinegritas tangguh ini berjalan baik seterusnya.” pungkasnya.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga melakukan penyerahan simbolis dari Pemerintah Provinsi Riau 1 Unit kendaraan roda empat Toyota Hilux kepada BPN Kanwil Riau sebagai kendaraan oprasional.(*)