• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
Dibaca : 156 Kali
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
Dibaca : 174 Kali
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
Dibaca : 178 Kali
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
Dibaca : 182 Kali
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 219 Kali

  • Home
  • Pendidikan

Prof Nurman Sampaikan Orasi Peran Administrative Executive Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Zulmiron
Kamis, 19 Januari 2023 16:10:23 WIB
Cetak
Prof Nurman Sampaikan Orasi Peran Administrative Executive Dalam Perumusan Kebijakan Publik.

Pekanbaru, Hariantimes.com - Setelah dikukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan  Politik (Fisipol) Universitas Islam Riau (UIR), Prof Dr H Nurman SSos MSi menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Peran Administrative Executive Dalam Merumuskan Kebijakan Publik, di Auditorium Lantai IV, Gedung Rektorat UIR, Kamis (19/01/2023).

Dalam orasinya, Prof DR H Nurman SSos MSi menjelaskan pendahuluan, bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa melibatkan dirinya dalam sebuah organisasi. Ketika orang tersebut telah memilih organisasi, maka akan ada hal positif yang akan ditunjukkan dan dilakukan oleh orang tersebut.

Nurman menyebutkan landasan filosofi kebijakan publik juga sudah tertuang dalam QS. Al-Qoshosh: 77 dan Al Zalzalah: 99.

"Secara teoritis, ruang lingkup kajian kebijakan publik dimulai dari peranan, administrative executive, kebijakan, publik dan kebijakan publik. Adapun yang menjadi kinerja organisasi publik dimulai dari organisasi publik, administrative executive, tujuan, dan pelaksana kebijakan atau yang biasa disebut dengan pegawai," terang Prof DR H Nurman SSos MSi.

Dikatakannya, sasaran kinerja administrative executive dimulai dari input yakni meliputi berbagai sumber daya dalam organisasi, man, money, material, machine, method, market dan information. Sasaran kinerja selanjutnya yaitu proses manajemen meliputi fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penstaffan, pengarahan, kepemimpinan dan pengendalian. Selanjutnya fungsi operasional terdiri dari manajemen SDM, operasi, keuangan, pemasaran dan sistem informasi.

Sedangkan sasaran kinerja yang terakhir yaitu output berupa efisiensi dan efektivitas rasionalitas produktivitas.

“Isu masalah, pelaku utama dan output kebijakan public yaitu kemiskinan yang bersifat multidimensi karena tidak sekedar pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, pekerjaan, tanah, rasa aman, akan tetapi juga menyangkut aspek kualitas lingkungan, rusaknya keanekaragaman hayati, runtuhnya budaya dan peradaban lokal, ledakan penduduk, dan peran wanita dalam berbagai hal,” papar Prof Nurman saat orasi.

Sementara itu, katanya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan publik yang benar yaitu proses berupa transparan akuntabel partisipatif, isi yang diatur secara jelas, manajemen yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan, bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pengguna, politik untuk kepentingan good governance etika, serta hukum dalam membatasi batasan- batasan dan sanksi jelas terhadap kesamaan hak.

Prof Nurman dalam orasinya menyimpulkan, dimensi kebijakan publik yang mendasar yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan karena yang menjadi objek kebijakan public tersebut yaitu Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan. Sedangkan yang menjadi subjek perumusan kebijakan public tersebut yaitu eksekutif, legislative, yudikatif, DU/DI, Organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan LSM terkait jika diperlukan.(*)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026

Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis

UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang

Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau

UIR Kembali Pertahankan Posisi QS World University Rankings di Asia dan Asia Tenggara

Tujuh Dosen Unilak Raih Jabatan Lektor Kepala 2026

UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026

Perluas Jejaring Internasional, UIR Jalin Kerjasama Strategis dengan Universiti Malaysia Perlis

UIR Kembali Lahirkan 2.821 Lulusan, Alumni Kini Tembus 86.882 Orang

Fakultas Kedokteran Gigi UIR Perkuat Kontribusi dalam Pemenuhan SDM Kesehatan di Riau

UIR Kembali Pertahankan Posisi QS World University Rankings di Asia dan Asia Tenggara

Tujuh Dosen Unilak Raih Jabatan Lektor Kepala 2026



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Kemenkum Riau Dukung Pelestarian Warisan Budaya
20 November 2026
Torehkan Prestasi Nasional, Kakanwil Kemenkum Riau Edison Manik Raih Penghargaan di PKN Tingkat I 2026
20 November 2026
Dirjen PP Dukung HARMONITAS, Inovasi Kemenkum Riau untuk Transformasi Regulasi Daerah
20 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Dorong Penguatan Tata Kelola Pemda
20 November 2026
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved