.jpeg)
Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Pematang Pudu, Rangau dan Duri
Rosti Uli Purba Temui Sekjen KLHK
Senator asal Riau Rosti Uli Purba.
Pekanbaru, Hariantimes.com - Anggota Rosti Uli Purba memenuhi janjinya untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat Desa Pematang Pudu, Rangau dan Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau.
"Sesuai janji saya kepada masyarakat Desa Pematang Pudu, kami sudah melakukan pertemuan dengan Sekjen KLHK. Pada dasarnya mereka menerima aduan masyarakat Desa Pematang Pudu dan akan segera ditindaklanjuti," ujar Rosti Uli Purba kepada Hariantimes.com melalui saluran whatsapp usai pertemuan dengan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Rabu (14/11/2018) malam.
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan komite terkait di DPD RI, Rabu (14/11/2018), komite daerah melakukan melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. Termasuk kasus PKS PT SIPP yang diduga keras melanggar aturan yang menyebabkan terganggunya lingkungan hidup.
Dalam pertemuan itu, Rosti Uli dengan tegas meminta Sekjen KLHK dapat bertindak serius menindaklanjuti pengaduan masyarakat Riau khususnya di lokasi PKS yang dibangun di dekat permukiman warga.
Pengaduan masyarakat itu terkait limbah Pabrik Kelapa Sawit PT SIPP yang menyebabkan bau busuk.
"Sesuai janji saya kepada masyarakat Desa Pematang Pudu, kami sudah melakukan pertemuan dengan Sekjen KLHK. Pada dasarnya mereka menerima aduan masyarakat Desa Pematang Pudu dan akan segera ditindaklanjuti," ujar Rosti Uli Purba kepada Hariantimes.com melalui saluran whatsapp usai pertemuan dengan Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Rabu (14/11/2018) malam.
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan komite terkait di DPD RI, Rabu (14/11/2018), komite daerah melakukan melakukan kunjungan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. Termasuk kasus PKS PT SIPP yang diduga keras melanggar aturan yang menyebabkan terganggunya lingkungan hidup.
Dalam pertemuan itu, Rosti Uli dengan tegas meminta Sekjen KLHK dapat bertindak serius menindaklanjuti pengaduan masyarakat Riau khususnya di lokasi PKS yang dibangun di dekat permukiman warga.
"Puji Tuhan, setelah saya sampaikan semua dalam rapat, Sekjen KLHK berjanji akan segera turun ke lokasi dan melakukan investigasi termasuk mencek izin dari PKS," kata Rosti Uli Purba.
Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat KLHK, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, juga turut angkat bicara. Dia mengatakan beberapa informasi yang dimiliki KLHK berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta agar KLHK turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Komite II mencatat ada banyak permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus segera ditindaklanjuti oleh KLHK. Banyak perusahaan-perusahaan dianggap yang belum memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas kepada masyarakat.
"Kebanyakan PR-PR terkait lingkungan hidup ini diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas kepada masyarakat sekitar. Ini yang menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan tadi," kata senator asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga dari Rangau dan Duri masih bertahan di Jakarta, terkait aduan mereka kepada DPD RI soal keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang sudah meresahkan masyarakat sekitar bahkan bau busuk akibat operasional pabrik tersebut sudah menjalar sampai ke Duri.
Rombongan dari Rangau dan Duri dibawa oleh tokoh masyarakat Parsaoran Panjaitan dan Gipmi Rides Paber Rumondang Panjaitan.
Kasus ini menjadi perhatian dan prioritas DPD RI, khusus nya komite daerah.Bahkan pada Selasa (13/11/2018) dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI Rosti Uli Purba, aduan masyarakat ini telah dibawa dalam rapat di komite I yang dipimpin Beni Ramdani.
"Kemarin kita bersama warga telah diterima ketua komite 1 bapak Beni Ramdani, beliau minta laporan keberatan masyarakat terhadap keberadaan PKS. Dan semua komite mau membantu. Kita doakan saja agar PKS tersebut bisa ditutup," ungkap Rosti Uli Purba kepada Berazam, Selasa (13/11/2018).
Dilansir dari Riau Lantang, bau busuk yang ditimbulkan akibat operasional Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) jalan Rangau KM 6 Pematang Pudu, kecamatan Mandau, tidak hanya meresahkan warga setempat tapi juga sudah meresahkan warga yang berada di perkotaan. Warga yang tinggal cukup jauh dari PKS itu, kini harus mencium bau busuk limbah yang tercium cukup menyengat terutama pada waktu pagi dan malam hari.
Seperti disampaikan Yusti warga Jalan Pertanian Duri. Kepada Riaulantang.com, Selasa (06/11/18) Yusti menyampaikan komplain atas bau busuk yang ditimbulkan PKS PT SIPP itu.
“Pagi hari kalau mau buka pintu bau busuknya langsung tercium. Sudah sejauh ini tinggal dari PKS itu, kok bau busuknya masih sampai ke sini. Bagaimana pengeloaan limbahnya itu. Apa tak ada pengawasan. Kalau seperti ini kita masyarakat yang dirugikan,†sesalnya.
Senada Rizal warga Jalan Jeruk Ujung juga memgeluhkan bau busuk yang belakangan tercium hingga ke pemukiman.
“Belakangan ini bau busuk khas limbah PKS ini sudah sampai ke rumah kami. Semula kami kira bau busuk dari got juga. Tapi setelah tetangga komplain bahwa itu bau busuk limbah PKS baru saya tau itu bau busuk dari PKS. Kok bisa bau busuknya menyeruak sampai sini. Perlu dipertanyakan pengolahan limbahnya,†ujar Yusri.(*/ron)
Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat KLHK, Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, juga turut angkat bicara. Dia mengatakan beberapa informasi yang dimiliki KLHK berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta agar KLHK turun langsung ke daerah untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Komite II mencatat ada banyak permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus segera ditindaklanjuti oleh KLHK. Banyak perusahaan-perusahaan dianggap yang belum memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas kepada masyarakat.
"Kebanyakan PR-PR terkait lingkungan hidup ini diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan. Menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas kepada masyarakat sekitar. Ini yang menjadi salah satu poin penting yang kami sampaikan tadi," kata senator asal Kalimantan Timur Aji Muhammad Mirza Wardana.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga dari Rangau dan Duri masih bertahan di Jakarta, terkait aduan mereka kepada DPD RI soal keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang sudah meresahkan masyarakat sekitar bahkan bau busuk akibat operasional pabrik tersebut sudah menjalar sampai ke Duri.
Rombongan dari Rangau dan Duri dibawa oleh tokoh masyarakat Parsaoran Panjaitan dan Gipmi Rides Paber Rumondang Panjaitan.
Kasus ini menjadi perhatian dan prioritas DPD RI, khusus nya komite daerah.Bahkan pada Selasa (13/11/2018) dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI Rosti Uli Purba, aduan masyarakat ini telah dibawa dalam rapat di komite I yang dipimpin Beni Ramdani.
"Kemarin kita bersama warga telah diterima ketua komite 1 bapak Beni Ramdani, beliau minta laporan keberatan masyarakat terhadap keberadaan PKS. Dan semua komite mau membantu. Kita doakan saja agar PKS tersebut bisa ditutup," ungkap Rosti Uli Purba kepada Berazam, Selasa (13/11/2018).
Dilansir dari Riau Lantang, bau busuk yang ditimbulkan akibat operasional Pabrik Kelapa sawit (PKS) PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) jalan Rangau KM 6 Pematang Pudu, kecamatan Mandau, tidak hanya meresahkan warga setempat tapi juga sudah meresahkan warga yang berada di perkotaan. Warga yang tinggal cukup jauh dari PKS itu, kini harus mencium bau busuk limbah yang tercium cukup menyengat terutama pada waktu pagi dan malam hari.
Seperti disampaikan Yusti warga Jalan Pertanian Duri. Kepada Riaulantang.com, Selasa (06/11/18) Yusti menyampaikan komplain atas bau busuk yang ditimbulkan PKS PT SIPP itu.
“Pagi hari kalau mau buka pintu bau busuknya langsung tercium. Sudah sejauh ini tinggal dari PKS itu, kok bau busuknya masih sampai ke sini. Bagaimana pengeloaan limbahnya itu. Apa tak ada pengawasan. Kalau seperti ini kita masyarakat yang dirugikan,†sesalnya.
Senada Rizal warga Jalan Jeruk Ujung juga memgeluhkan bau busuk yang belakangan tercium hingga ke pemukiman.
“Belakangan ini bau busuk khas limbah PKS ini sudah sampai ke rumah kami. Semula kami kira bau busuk dari got juga. Tapi setelah tetangga komplain bahwa itu bau busuk limbah PKS baru saya tau itu bau busuk dari PKS. Kok bisa bau busuknya menyeruak sampai sini. Perlu dipertanyakan pengolahan limbahnya,†ujar Yusri.(*/ron)
Tulis Komentar