.jpeg)
Sidang Kasus Dugaan Pencemaraan Nama Baik Bupati Bengkalis
Zulmansyah: Setiap Pemberitaan Wajib Disaring dan Cover Both Side
Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang hadir sebagai saksi dalam sidang yang digelar di PN Pekanbaru, Senin (01/10/2018).
Pekanbaru, Hariantimes.com - Sidang lanjutan dugaan pencemaraan nama baik Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dengan terdakwa Toro, kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (01/10/2018).
Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli dalam bidang jurnalistik, yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau H Zulmansyah Sekedang.
Dalam pandangannya, Zulmansyah di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Yudi Silaen menjelaskan secara gamblang jika seorang wartawan yang profesional itu wajib melakukan ''Cover Both Side'' dalam melakukan peliputan.
Artinya, semua pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian yang hendak diberitakan harus dikonfirmasi dan tidak dilakukan pemberitaan yang berulang-ulang. Jika hendak diulang atau di Follow Up tentu harus menggunakan narasumber baru yang tentunya orang berkompeten.
''Wajib bagi wartawan yang profesional melakukan cover both side terhadap berita yang hendak diterbitkan. Semua harus dikonfirmasi, tidak bisa tidak. Juga tidak melakukan berita itu berulang-ulang. Semua itu sudah tertuang di Kode Etik Jurnalistk yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pers,'' ujar Direktur Harian Riau Pos ini.
Zulmansyah juga menjelaskan, jika berita yang hendak diterbitkan juga harus melalui tahapan penyaringan di lembaga berita dalam perusahaan pers. Contohnya pemberitaan yang dibuat seorang wartawan sebelum terbit wajib diperiksa oleh koordinator liputan lalu diperiksa oleh Redaktur hingga ke Pemimpin Redaksi selaku penanggung jawab pemberitaan.
''Berita juga wajib disaring oleh Koordinator Liputan, Redaktur hingga Pemimpin Redaksi sebelum diterbitkan,'' ujar mantan Pemimpin Redaksi harian Pekanbaru MX ini lagi.
Mantan Pemimpin Redaksi harian Pagi Riau Pos ini juga mengatakan, jika ada terjadi sengketa pemberitaan yang berujung jatuhnya rekomendasi Dewan Pers, rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan media itu. Jika itu tidak diindahkan, sah-sah saja jika si korban pemberitaan melakukan pelaporan ke pihak berwajib.
"Rekomendasi Dewan Pers itu wajib dilakukan perusahaan media jika terjadi sengketa pemberitaan. Dan si korban pemberitaan juga punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib," pungkasnya.(rilis/rdo)
Artinya, semua pihak yang terlibat dalam sebuah kejadian yang hendak diberitakan harus dikonfirmasi dan tidak dilakukan pemberitaan yang berulang-ulang. Jika hendak diulang atau di Follow Up tentu harus menggunakan narasumber baru yang tentunya orang berkompeten.
''Wajib bagi wartawan yang profesional melakukan cover both side terhadap berita yang hendak diterbitkan. Semua harus dikonfirmasi, tidak bisa tidak. Juga tidak melakukan berita itu berulang-ulang. Semua itu sudah tertuang di Kode Etik Jurnalistk yang diamanahkan oleh Undang-Undang Pers,'' ujar Direktur Harian Riau Pos ini.
Zulmansyah juga menjelaskan, jika berita yang hendak diterbitkan juga harus melalui tahapan penyaringan di lembaga berita dalam perusahaan pers. Contohnya pemberitaan yang dibuat seorang wartawan sebelum terbit wajib diperiksa oleh koordinator liputan lalu diperiksa oleh Redaktur hingga ke Pemimpin Redaksi selaku penanggung jawab pemberitaan.
''Berita juga wajib disaring oleh Koordinator Liputan, Redaktur hingga Pemimpin Redaksi sebelum diterbitkan,'' ujar mantan Pemimpin Redaksi harian Pekanbaru MX ini lagi.
Mantan Pemimpin Redaksi harian Pagi Riau Pos ini juga mengatakan, jika ada terjadi sengketa pemberitaan yang berujung jatuhnya rekomendasi Dewan Pers, rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh perusahaan media itu. Jika itu tidak diindahkan, sah-sah saja jika si korban pemberitaan melakukan pelaporan ke pihak berwajib.
"Rekomendasi Dewan Pers itu wajib dilakukan perusahaan media jika terjadi sengketa pemberitaan. Dan si korban pemberitaan juga punya hak untuk melaporkan ke pihak berwajib," pungkasnya.(rilis/rdo)
Tulis Komentar