Pemprov Riau Rakor Bersama Anggota Komisi V DPR RI

Pekanbaru, Hariantimes.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau Syahrul Aidi, Selasa (30/06/2020).

Rapat koordinasi yang berlangsung di Balai Dang Merdu Menara Bank Riau Kepri ini membahas usulan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau dalam APBN tahun anggaran 2021.

Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar, Anggota DPRD Riau Komisi D Eddy Mohd Yatim, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya, Kepala Dinas PUPR, Taufik OH, serta perwakilan Kementerian wilayah Riau kepala Balai wilayah di Riau, dan perwakilan pemerintah daerah yang terdiri dari Bappeda atau kepala dinas perhubungan dan PUPR Kabupaten/kota se Riau. Antara lain Kepala Bappeda Pelalawan Ir MSyahrul Syarif MSi, Kepala Dinas Perhungan Kabupaten Pelalawan Drs Syafrudin dan Kepala Dinas PUPR Pelalawan Hardian Syahputra ST MT.

"Hari ini kita mensinergikan antara usulan kabupaten kota dan provinsi bersama Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan berkaitan dengan pembangunan infratruktur dengan kegiatan yang dapat diakomodir melakui APBN. Dan rakor ini sangat penting dalam rangka pengusulan pembanguan infrastruktur di kabupaten/kota di Provinsi Riau yang bisa disampaikan langsung kepada anggota komisi V DPR RI. Dan kita sangat bersyukur ada perwakilan Riau di Komisi V DPR RI yang bisa membantu kita di daerah dalam pembangunan infrastruktur di Riau dan ini harus kita manfaatkan dengan baik," papar Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi mengawali arahannya.

Rapat koordinasi ini, harap Gubri, masing-masing daerah nantinya bisa memberikan penjelasan terkait pembangunan infrastruktur. Dan nantinya semuanya bisa diserap aspirasi dari kabupaten/kota dalam usulan kegiatan tahun 2021.

"Dengan rakor ini diharapkan apa yang nanti kita usulkan sejalan dengan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dan mendukung program pembangunan di Riau," harap Gubri seraya mengatakan, perlu mengoptimalkan kerja Unit pelaksana teknis Dinas PU Provinsi dengan menambah tiga UPT lagi. 

"Penambahan UPT, karena wilayah yang luas dan kita tambah 3 lagi. Hal ini memperkuat peran upt untuk pemeliharaan jalan rusak termasuk diperbantukan dalam pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan . dimana peran UPT dalam mengoperasikan Alat berat jika dibutuhkan. Tentunya SDM  yang Siap bekerja maksimal di daerah sementara ini kita evaluasi," sebut Gubri.

Dikesempatan itu, Gubri juga menyampaikan tentang usulan-usulan proyek infrastruktur di APBN tahun 202. Antara lain, Pertama; pembangunan jembatan yang menghubungkan ruas jalan Bengkalis-Ketam Putih ke ruas jalan Tanjung Padang-Teluk Belitung. Kedua; Jalan akses pelabuhan Kuala Enok. Ketiga; Peningkatan jalan batas kabupaten Kampar. Keempat; Peningkatan jalan Pekanbaru-Kuantan Singingi. Kelima; Pembangunan ruas jalan Pematang Reba 2 jalur. Keenam: Peningkatan jalan nasional Simpang Lago-Simpang Buatan-Siak Sri Indrapura. Ketujuh; Preservasi jalan nasional Simpang Perwira-Simpang Bukit Timah Dumai. Dan kedelapan; Pembangunan jalan Rantau Berangin-Pasir Pengaraian dan perbatasan Sumatera Utara.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi menjelaskan, sinergi dalam bentuk rakor ini sangat penting agar provinsi dan kabupaten/kota di Riau dapat mempersiapkan syarat dan prasyarat bantuan yang akan diberikan melalui APBN pusat dan bisa dikawal melalui di Komisi V DPR RI. 

"Kontribusi Riau ke Indonesia besar. Tetapi tidak berbanding dengan pembangunan perhubungan ke Riau. Riau punya sumbangan besar, kita harapkan pembangunan infrastruktur ke Riau harus diimbangi dan menjadi perhatian Kementerian. Sehingga rakor ini tidak ada lagi sekat-sekat komunikasi informasi yang tidak tersampaikan. syarat dan prasyarat agar dana APBN bisa masuk bisa di penuhi kabupaten kota," beber Syahrul Aidi seraya juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2021adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, pemulihan ekonomi sektor industri, dan pariwisata ini menjadi isu-isu strategis. 

"Pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kita menjadi negatif, dan kita tidak mungkin berserah diri begitu saja tapi kita harus bangkit melalui pembangunan infrastruktur dengan maraknya pembangunan infrastruktur diharapkan perekonomian kita dapat menjadi baik." terang anggota Komisi V DPR RI ini.

Dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Pelalawan mengajukan 3 usulan pembangunan infrastruktur. 

Adapun 3 usulan pembangunan infrastruktur tersebut yakni; 

1. Pembangunan pengawasan pantai di sungai mendul untik menjaga dan keamanan kawasan padi di kecamatan Kuala Kampar

2.Pelabuhan Sokoi

3.Lanjutan pembangunan jalan di kawasan Teknopolitan. 

"Dalam kegiatan rakor guna mensinergikan pembangunan di daerah untuk dimasukkan dalam anggaran APBN tentu perlu ada kesaman persepsi. Masing-masing Kabupaten/Kota mengusulkan pembangunan infrastruktur didaerahnya masing-masing. Kabupaten Pelalawan ada 3 usulan seperti yang Saya sampaikan," sebut Syahrul Sayarif.

Ditambahkannya, informasi yang diterima dari rakor seperti yang disampaikan Gubernur Riau, untuk jalan lintas Bono nasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan tahun ini pembangunan jembatan nilo kecamatan pangkalan kerinci akan dimulai dengan anggaran tahap awal sebersar Rp10 miliar sisanya pada tahun 2021 sebesar Rp63 miliar. 

"Alhamdulillah jalan lintas bono masuk dalam RPJMN sehingga akan nenjadi prioritas Untuk jembatan total prmbangunan 2 jalur Rp73 miliar. Tahun ini dimulai dengan awal anggaran Rp10 miliar dan tahun depan Rp63 miliar.Semuanya menggunakan anggaran dari APBN," ucapnya.(*)