.jpeg)
Teleconfrence Dengan Gubri
Wabup: Pemkab Meranti Butuh Dukungan Pemprov Terkait Penanganan TKI
Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim didampingi Forkopimda dan Instansi terkait menggelar Teleconfrence dengan Gubernur Riau H Samsuar, Senin (30/03/2020).
Meranti, Hariantimes.com - Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim didampingi Forkopimda dan Instansi terkait menggelar Teleconfrence dengan Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin Gubernur Riau H Samsuar, Senin (30/03/2020).
Teleconfrence ini untuk menyampaikan informasi terkini terkait kondisi dan penanganan antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Provinsi dan kabupaten/kota sekaligus himbauan Gubernur Riau kepada kepala daerah.
Diujung sambungan, Gubernur Riau didampingi Wagub H Edi Natar, Kapolda Riau, Dandrem 031/WB, Sekdaprv Riau serta Dinas dan Instansi terkait lainnya.
Hadir bersama Wakil Bupati, Wakapolres Meranti Kompol Irmardison, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Asisten II Sekdakab. Meranti Drs Asroruddin, Kepala Dinas Kesehatan Meranti dr. Misri, Direktur RSUD dr Ria, Pabung Kodim Bengalis Mayor P Girsang, Kadis Perindag Meranti Drs Azza Fahroni, Kabag Kominfo Meranti Drs Wan Fahriarmi, Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi, Bagian Humas dan Protokol Meranti dan lainnya.
Dikesempatan itu, Wakil Bupati melaporkan jumlah Orang Dalam Pantauan (ODP) saat ini sebanyak 2.000 orang. Sementara yang PDP 2 orang sudah dirujuk ke Pekanbaru dan Dumai.
Selanjutnya terkait Gugus Tugas, sejak tanggal 17 Maret 2020 Pemkab Meranti sudah menetapkan status siaga darurat Covid-19. Untuk melakukan penanganan, Pemkab Meranti telah membentuk Gugus Tugas dan beranggotakan semua Instansi terkait termasuk Kepolisian.
"Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19, Bupati Meranti telah menginstruksian kepada pemerintah kecamatan, desa hingga RT/RW telah meminta masyarakat khususnya para TKI yang baru tiba dari Malaysia untuk melakukan Karantina Mandiri selama 14 hari. Disitu Camat, Kades hingga RT/RW akan melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan para TKI tetap berada dirumah dan sejauh ini belum ada yang kategori PDP," jelas Wabup.
Selanjutnya Wabup mengaku butuh dukungan dari Pemprov Riau terkait penanganan para TKI Meranti yang baru kembali dari Malaysia.
Dari informasi yang diperoleh Wabup, sebagian besar TKI ini bekerja secara Ilegal dengan menggunakan Pasport Wisata (izin tinggal 25 hari). Dan untuk mendapatkan gaji penuh, para TKI ini harus bekerja dulu selama 25 hari. Yang jadi masalah, akibat diberlakukannya lockdown para TKI terpaksa pulang lebih dini tanpa mengantongi upah.
"Dan ini menjadi masalah sosial di Meranti. Bahkan dari laporan kades, ada warga sudah kehabisan beras. Untuk mengatasinya, Pemkab Meranti sesuai arahan Bupati sudah menganggarkan dana sebesar Rp1.5 miliar. Namun dana ini masih tidak mencukupi. Untuk itu, mohon dukungan Pemprov Riau," Papar Wabup.
Menindaklanjuti surat daran Gubernur, katanya, untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan lainnya di Pemkab Meranti telah dilakukan penundaan hingga kondisi kembali normal.
"Karena saat ini Pemkab Meranti sedang menyusun anggaran untuk menghadapi terjadinya kebutuhan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19," jelasnya lagi.
Untuk fasilitas Isolasi Pasien PDP, sebut Wabup, Pemkab Meranti telah menyiapkan ruang di RSUD, Puskemas dan Balai BLK serta Gedung Mapolres Meranti yang lama.
"Nantinya ini akan dijadikan ruang Isolasi jika diperlukan," ujar Wabup seraya menyampaikan, Pemkab Meranti sangat kosisten menerapkan Social Distancing Cegah Penyebaran Covid-19, dengan cara menghimbau kepada maayarakat bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk tidak membuat dan menghadir acara yang menghadirkan kerumunan masa termasuk juga pesta perkawinan yang disarankan cukup dihadiri oleh anggota keluarga saja.
"Hingga saat ini, Pemkab Meranti bersama Kepolisian dan TNI terus bahu-membahu dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Seperti yang sejak beberapa hari ini berjalan dengan melakukan penyemprotan Desinfektan dit tempat dan fasilitas umum," kata Wabup.
Yang tak kalah penting, sebut Wabup, Pemkab Meranti meminta dukungan Pemprov Riau untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait nasib TKI Meranti dan jabupaten lainnya di Riau yang hingga saat ini masih terkatung-katung di Kukup, Malaysia dan Tanjung Balai Karimun.
"Saat ini di Malaysia tidak ada bus yang jalan dan rumah makan tutup semua. Sementara TKI kita masih banyak di Kukup setidaknya 700 orang masih menunggu keberangkatan," jelas Wabup seraya berharap persoalan darah yang otomatis menjadi masalah Nasional ini dapat dicarikan solusi sesegera mungkin karena ini menyangkut hidup warga Indonesia.(*)
Penulis: Tengku Harzuin
Tulis Komentar