Temuan dan Evaluasi Beasiswa PKH Siak

Catatan: Bupati Siak, Dr Afni Z SAP MSi

BEASISWA Program Keluarga Harapan (PKH) Siak terbagi dalam dua penyaluran, yakni Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikirimkan langsung ke kampus, dan Biaya Hidup yang dikirim langsung ke mahasiswa.

Jumat, 3 Oktober 2025, bertempat di ruang pertemuan Zamrud Rumah Rakyat di Siak Sri Indrapura, telah dilaksanakan pertemuan tindaklanjut beasiswa PKH Siak pasca aksi demonstrasi, dengan melibatkan:

1. Pemkab Siak selaku pemberi beasiswa mewakili rakyat Siak
2. Pihak Kampus selaku penerima dana beasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT)
3. Perwakilan Mahasiswa PKH selaku penerima beasiswa dalam bentuk biaya hidup.

Ada beberapa temuan terkait beasiswa PKH Siak:

1. Ketidaktahuan. Ada pihak kampus yang ternyata tidak memberi tahu, sehingga mahasiswa penerima beasiswa PKH tidak tahu sama sekali bahwa yang diterima mereka dari rakyat Siak bukan hanya biaya hidup, tapi juga Uang Kuliah Tunggal (UKT), dimana di dalamnya termasuk item seperti SPP, biaya praktikum, KKN, hingga kebutuhan tambahan seperti visa dan tiket perjalanan keluar negeri. Bahkan baju almamater dan wisuda juga ditanggung rakyat Siak. Satu orang mahasiswa penerima beasiswa PKH Siak misalnya, bisa menerima UKT dengan total biaya kuliah dari puluhan juta sampai Rp192 juta per anak sampai tamat. Bahkan ada biaya KKN yang mencapai Rp20 juta, dan kebutuhan lain bila diperlukan yang berapapun nilainya akan dibayarkan rakyat Siak melalui APBD. Ini di luar dari biaya hidup yang dikirim setiap bulannya. Maka mengingat UKT dengan jumlah sangat besar ini dibayarkan tanpa diganggu seperak pun, maka perlu dilakukan evaluasi biaya hidup di tengah efesiensi anggaran.

2. Kelebihan. Contoh: ada pihak kampus yang jujur menyatakan, bahwa ternyata jika dilakukan penghitungan kembali, maka mereka menerima kelebihan program, dan harusnya bisa menghemat uang Siak Rp800 juta. Untuk diketahui, banyak kegiatan yang berlebihan pada satu prodi, sementara kerjasama melibatkan banyak prodi di banyak kampus. Berarti ada potensi kelebihan bayar yang nilainya bermiliar-miliar.

3. Indikasi program diada-adakan. Ada kampus yang menagih UKT dengan program yang diada-adakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Ini diakui oleh pihak kampus sendiri dan mahasiswa juga baru tahu kalau UKT untuk menghandle program tersebut dibayarkan dari duit rakyat Siak.

4. Sudah dibayar tapi tetap ditagih ke mahasiswa. Ini jelas melanggar perjanjian kerja sama. Karena mahasiswa penerima beasiswa PKH harusnya tidak dibebankan apa-apa lagi karena UKT sudah dibayarkan dan dapat uang tiap bulannya dari biaya hidup.

Perlu diketahui, sampai detik ini beasiswa PKH masih menjadi pos anggaran terbesar dalam skema bantuan pendidikan di Siak. Bahkan saat daerah lainnya sudah menghentikan program beasiswa, Siak yang sedang mengalami defisit dan terlilit hutang, masih tetap menganggarkan Rp40 miliar lebih APBD Siak, yang berasal dari uang rakyat Siak, tetap dikeluarkan untuk 700-an siswa penerima beasiswa PKH. Sementara untuk mahasiswa berprestasi sebanyak 6.500 an, dalam tahun ini hanya menerima sekitar Rp7,5 miliar saja.

Program beasiswa PKH ini tetap kami jalankan, namun perlu evaluasi besar-besaran dan menyeluruh. Mengapa?

1. Banyak data PKH yang dikeluhkan masyarakat tidak tepat sasaran. Semua kampung yang kami datangi, dan laporan masyarakat, mengeluhkan soal validitas data PKH. Karenanya ketimpangan dalam pemberian beasiswa antara PKH dan Non PKH, akan menimbulkan ketimpangan sosial dan ini tidak baik di tengah kesusahan rakyat. Karena itu beasiswa PKH tetap dilanjutkan namun dengan penyesuaian, dan kami berkomitmen agar beasiswa jalur prestasi bisa menjangkau lebih banyak lagi anak-anak Siak yang membutuhkan beasiswa. Agar ruang ketimpangan sosial bisa diperkecil.

2. Mitigasi disparitas antara PKH dan Non PKH harus dilakukan, karena berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem di Siak mencapai 195 ribu jiwa dari 500 ribu lebih jiwa di Siak. Jika diambil 10% saja usia sekolah, maka ada lebih dari 19,5 ribu anak-anak Siak juga ingin mendapatkan beasiswa seperti PKH yang semua biayanya ditanggung pemerintah (sekarang penerimanya baru 700-an). APBD Siak jelas tidak sanggup jika pola seperti jalur PKH dilaksanakan tanpa ada pengawasan dan evaluasi secara detil. Karena potensi kebocoran anggaran uang rakyat sangat besar jika tanpa pengawasan.

Maka langkah-langkah evaluasi beasiswa PKH Siak yang perlu diambil adalah:

1. Seluruh Perjanjian Kerjasama (PKS) beasiswa PKH Siak harus dilakukan addendum dengan berorientasi menjaga setiap sen uang rakyat Siak. Langkah ini sudah disepakati semua pihak, dan wajib dikawal Inspektorat. Karena terbongkar bahwa ternyata selama ini program beasiswa PKH Siak berjalan tanpa melibatkan Inspektorat, sementara ruang abu-abunya sangat besar sekali. Untuk itu saya perintahkan Bagian Kesra untuk mengubah SK pengawasan Beasiswa PKH Siak dengan melibatkan Inspektorat di dalamnya.

2. Mengubah kausul perjanjian lebih terbuka dan transparan, agar semua pihak wajib ikut menjaga pengelolaan setiap sen uang rakyat Siak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi skema berlebih-lebihan dalam mengusulkan program kegiatan yang harus dibayarkan. Apalagi Siak sekarang dalam kondisi kesusahan.

3. Pemkab Siak ke depan hanya akan membayarkan UKT ke kampus sesuai dengan kewajiban mahasiswa mandiri lainnya. Karena hakikatnya kami sebagai pemimpin ingin berlaku adil, meski adil terkadang tidak mesti harus sama. Karena banyak anak-anak miskin, anak Yatim, kaum dhuafa, bahkan anak-anak penghafal Al Quran yang tidak terdata dalam PKH juga berhak merasakan sentuhan perhatian pemerintah.

Demikian penjelasan. Semata tugas saya selaku Bupati Siak bersama Bapak Wakil Bupati Siak, hanya melaksanakan sumpah jabatan kami di bawah sucinya Al Quran, untuk menjaga setiap perak uang rakyat Siak wajib terjaga dengan baik demi kemaslahatan Negeri Istana. Semoga Allah Swt menjaga niat baik kita semua. Aamiin YRA.

Mohon maaf. Terimakasih.
Salam Hormat
Atas nama Rakyat Siak
Afni-Syamsurizal