• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Nasional
  • Riau
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukrim
  • Pendidikan
  • Sportivitas
  • Sosialita
  • Wisata
  • More
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Advertorial
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • Indeks
PILIHAN +
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
Dibaca : 171 Kali
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
Dibaca : 196 Kali
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
Dibaca : 197 Kali
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
Dibaca : 192 Kali
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
Dibaca : 234 Kali

  • Home
  • Nasional

Hasil IKIP 2023, Riau Peroleh Skor Kategori Baik ke-2 Secara Nasional

Zulmiron
Kamis, 14 September 2023 20:44:03 WIB
Cetak
KI Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan hasil IKIP tahun 2023 dirangkaikan dengan launching UU Keterbukaan Informasi Publik versi huruf braille dan voice di Jakarta, Kamis (14/09/2023).

Jakarta, Hariantimes.com - Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan (launching) hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 dirangkaikan dengan launching UU Keterbukaan Informasi Publik versi huruf braille dan voice di Jakarta, Kamis (14/09/2023).

Dalam sambutannya, Komisioner/Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat RI sekaligus Penanggung Jawab (PJ) pelaksanaan IKIP, Rospita Vici Paulyn, menyampaikan hasil IKIP nasional tahun 2023 berada pada skor 75,40, naik 0,97 point dari tahun 2022 yang berada pada skor 74,43. Dimana keduanya berada pada kategori “sedang”. Hasil IKIP 2023, menempatkan 5 provinsi yang memperoleh skor dalam kategori “baik” meliputi Jawa Barat (84,43), Riau (82,43), Bali (81,86), Nusa Tenggara Barat (81,81) dan Aceh (81,27).

Sementara 29 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang”. Kemudian ada 5 provinsi pada skor terendah yaitu Provinsi Maluku, Papua Barat, Maluku Utara, Papua dan Gorontalo.

"Nilai IKIP dibagi menjadi lima kategori, yaitu baik sekali (90-100), baik (80-89), sedang (60-79), buruk (40-59), dan buruk sekali (0-39), " jelas Vici.

Dia menjelaskan, hasil penilaian ini diperoleh dari 306 informan ahli daerah dan 17 informan ahli nasional, dimana para informan ahli ini terdiri dari 3 macam unsur yakni unsur pemerintah/badan publik, akademisi, dan unsur pelaku usaha, untuk memotret keterbukaan informasi dari sudut pandang pemerintah/badan publik sebagai penyedia informasi publik dan dari sudut pandang masyarakat/pelaku usaha sebagai pengguna informasi publik.

Tahun ini, katanya, sudah merupakan yang ketiga kalinya Komisi Informasi Pusat melakukan penelitian untuk memantauan sekaligus mengevaluasi realisasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia.

“Kesadaran akan pentingnya pemenuhan informasi publik bagi masyarakat mendorong pemerintah dan badan-badan publik harus melakukan berbagai terobosan, untuk bisa menghadirkan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Penyusunan IKIP menjadi jawaban Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah RI dalam melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Publik Donny Yoesgiantoro menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan IKIP 2023. Donny berharap Buku IKIP dan UU KIP Versi Braille dan Audio menjadi rekomendasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dalam pembangunan daerah dan nasional.

"Program IKIP ini ada dalam RPJMN. UU No.14/2008 tugas KI Pusat ada dua yakni membuat standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan penghargaan kepada badan publik yang menyediakan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas," kata Donny yang dilanjutkan membuka acara.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, yang juga anggota Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) IKIP Riau, Asril Darma, hadir mewakili Provinsi Riau menerima Buku hasil IKIP 2023 bersama perwakilan 4 Provinsi lainnya yang masuk kategori Top Five (lima besar).

"Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas pencapaian ini. Provinsi Riau dari rangking 12 tahun 2022 melejit ke rangking 2 tahun 2023 ini. Semoga tahun depan capaian ini dipertahankan. Tentu hasil ini merupakan sinergi dari semua stakeholder terkait di Provinsi Riau hingga kabupaten kota se Riau, " tutur Asril.

Dalam pada itu, bersamaan dengan launching hasil IKIP 2023 ini, dilakukan lauching UU Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Versi Huruf Braille dan Voice. KI Pusat juga memberikan anugerah kepada sejumlah Badan Publik yang dinilai sudah memberikan pelayanan informasi publik ramah disabilitas. Yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pengawas Pemilu RI, Kementerian Sosial, partai politik dan beberapa perguruan tinggi.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, yang menjadi pembicara kunci, menilai Launching Buku IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) 2023 dan UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) Versi Braille & Audio Book menarik karena menjadi pemantik terwujudnya acces for all.

"Dalam konstitusi disebutkan informasi adalah hak asasi. Sehingga yang kita lakukan ini adalah pemenuhan kita terhadap konstitusi negara, tepatnya pasal IV ayat 2 huruf C dalam UU No. 14/2008 tentang Informasi Publik," katanya.

Buku IKIP (Indeks Keterbukaan Informasi Publik) 2023 dan UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) Versi Braille & Audio Book menarik karena menjadi pemantik terwujudnya acces for all.

"Dalam konstitusi disebutkan informasi adalah hak asasi. Sehingga yang kita lakukan ini adalah pemenuhan kita terhadap konstitusi negara, tepatnya pasal IV ayat 2 huruf C dalam UU No. 14/2008 tentang Informasi Publik," katanya.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha, Komisioner KI , Gede Narayana, Syawaludin, Samrotunnajah Ismail, dan Handoko Agung Saputro. Hadir juga Ketua Bawaslu RI, Rachmat Bagja, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidillah, Sekretaris Kemenpora dan sejumlah Kementrian lainnya.(rls)


 Editor : Zulmiron

[Ikuti HarianTimes.com Melalui Sosial Media]


HarianTimes.com

Berita Lainnya

  • +

Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten

Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data

PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung

PWI dan Bakom Sepakat Perkuat Literasi Informasi dan Industri Pers

Menuju HPN 2027, PWI Half Marathon 2026 Siap Menggebrak Bandar Lampung

Jaga Ketahanan Nasional, PWI Perkuat Sinergi dengan Lemhannas

PWI Luncurkan Website Terintegrasi, Cak Munir: Diharapkan Bergulir Konsisten



Tulis Komentar



HarianTimes TV +

Pipa Minyak Blok Rokan di Km 16 Balam, Rohil Bocor, Minyak Mentah Membasahi Hampir Sebagian Badan Jalan

24 Juli 2024
Harlindup, Aktivis Lingkungan Kunni Marohanti Turun ke Jalan Kampanyekan Keadilan Ekologis
05 Juni 2023
Rakernas Berakhir, SMSI Minta Presiden Joko Widodo Tidak Menandatangani Rancangan Perpres Publisher Right
08 Maret 2023
TERKINI +
Lawan Kampanye Negatif, Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
19 November 2026
Kemenkum Riau Tangani Permasalahan Kenotariatan Dumai
19 November 2026
Kemenkum Riau Dampingi Pendaftaran IG Kopi Talang Mamak
19 November 2026
Kemenkum Riau Koordinasi Pengawasan KI di Meranti
19 November 2026
Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Kemenkum Riau Dorong Legalitas dan Pengembangan Usaha Pelaku UMK
18 November 2026
PWI Pusat Bakal Luncurkan Buku Riset SRC Pemikiran Koperasi RM Margono di HPN 2027 Lampung
18 November 2026
Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI Perkuat Literasi Wartawan Tentang Industri Sawit
18 November 2026
UIR Pertahankan Prestasi pada Anugerah Kerjasama Kemdiktisaintek 2026
18 November 2026
Kemenkum Riau Ikuti Grand Launching GI Tourism Indonesia
18 November 2026
Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Dua Ranperbup Kuantan Singingi
18 November 2026
TERPOPULER +
  • 1 CMI Pekanbaru Dorong Organisasi Lebih Cerdas di Era Digital
  • 2 Kemenkum Riau Sosialisasikan SIGAP Notaris ke Aparat Penegak Hukum
  • 3 Kemenkum Riau Perkuat Akurasi Data dan Keamanan Layanan Fidusia
  • 4 Kakanwil Kemenkum Riau Dukung Pelaksanaan Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Notaris Siak
  • 5 Kemenkum Riau Ikuti Program KCCP di Jepang
  • 6 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Tujuh Ranperbup Inhu
  • 7 Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau Perkuat Sinergi Layanan Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat
  • 8 Kanwil Kemenkum Riau Kawal Perencanaan Enam Ranperda Inisiatif DPRD Kampar Tahun 2027
  • 9 Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi Ranperda Rokan Hilir
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
HarianTimes.com ©2018 | All Right Reserved