Pemkab Siak Bakal Bentuk Satgas Penanganan PMK dan LSD

Siak, Hariantimes.com - Penyakit Mulut Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi beberapa terakhir ini mulai tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak.

Sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah penyakit ternak itu, Pemerintah Kabupaten Siak bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK dan LSD.

Bupati Siak Alfedri melalui Asisten I Setdakab Siak Fauzi Asni menyampaikan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan TNI, kepolisian dan Balai Karantina Pertanian Kelas I dalam rangka pembentukan Satgas PMK dan LSD.

"Meskipun wabah ini sifatnya tidak zoonosis (menular ke manusia), namun dampaknya sangat besar terhadap dunia peternakan di Siak. Untuk itu kami perlu gerak cepat penanganan wabah ternak ini. Secepatnya kita bentuk Satgasnya," tutur Fauzi, Kamis (16/06/2022).

Jika sampai menyebar luas dan sulit dikendalikan, sebut Fauzi, harga sapi menjadi turun, permintaan sapi dari beberapa kabupaten lain juga tidak bisa dipenuhi. Karena wilayah Siak menjadi wilayah tidak bebas, sehingga secara langsung akan merugikan para peternak dan pedagang ternak yang ada di Siak.

Fauzi menjelaskan, sapi yang berasal dari daerah yang memiliki kasus positif, tidak bisa mengeluarkan ternaknya ke wilayah yang tidak terjangkit.

Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kelautan Kabupaten Siak drh Susilawati mengatakan, sejauh ini kasus LSD sudah mencapai ratusan dan tersebar di beberapa kecamatan.

Sedangkan untuk PMK ada 17 kasus di Siak yakni di Kecamatan Tualang, Kandis dan Dayun. Ada 5 sample yang diuji ternyata 4 di antaranya positif PMK berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Vateriner Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Meski demikian, pihaknya terus siaga dan berupaya agar penyebaran dua penyakit tersebut tidak semakin meluas, seperti sosialisasi langsung ke peternak dan pedagang, serta pengobatan ternak yang memiliki kemiripan gejala.

"Untuk LSD sudah mulai tampak ada hasil, dengan vaksinasi sudah cukup menghambat penyebarannya. Pemberian obat dan vitamin juga sudah kita lakukan, tingga menunggu hasilnya," kata Susi.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru Alment MT Simarmata menegaskan, jika kasus tersebut sampai menyebar luas, ternak di Siak tidak bisa dikeluarkan, dengan ketentuan daerah tertular tidak bisa mengirimkan ternaknya.

"Jadi, daerah yang bisa mengirim sapi adalah daerah yang bebas ke bebas, atau daerah bebas ke daerah tertular, sementara dari daerah yang tertular ke tertular tidak bisa, apalagi daerah tertular ke daerah bebas itu tidak bisa. Contohnya Siak ke Kabupaten Meranti itu tidak bisa, karena Meranti pulau bebas, dan pulau bebas hanya boleh dari pulau bebas," paparnya.

Alment khawatir jika kasus ini jadi lebih parah seperti di Jawa Timur, tidak hanya merugikan dari sektor peternakan saja tetapi berdampak pada pertanian. Sebab daerah penerima hasil peternakan dan pertanian khawatir produk yang masuk terkontaminasi wabah penyakit ternak.

"Tidak hanya itu saja, ini juga bisa menyasar hasil ikutan dari pengolahan sawit yang dijadikan sebagai pakan ternak, seperti Palm Karnel Expeller (PKE) atau lebih dikenal bungkil sawit," katanya.(infotorial)