Soal Reshuflle, SMSI Harap Presiden Dengar Berbagai Masukkan

Jakarta, Hariantimes.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengharapkan Presiden Joko Widodo dapat mendengar masukkan dari berbagai pihak terkait pembangunan ekonomi menyusul reshuffle (perombakan) kabinet dampak pengabungan dan penambahan kementerian.

Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI, Firdaus saat menjadi Keynote Speaker dalam Forum Diskusi Lingkar Merdeka, di Kantor Pusat SMSI, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu  sore (28/04/2021).

Diskusi dengan moderator Ketua Bidang Diklat SMSI Pusat, Retno Intani menghadirkan pembicara dari Pengamat Kebijakan Publik DR Taufiqurokhman, Wakil Ketua Umum KADIN Eko Sriyanto Galgendu serta mantan Anggota DPR RI 2009-2014 dari Partai Demokrat, Boki Ratu Nita Budhi Susanti. 

"Dampak reshuffle kabinet Presiden Jokowi seharusnya menjadi percepatan dalam pembangunan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Tentu juga dalam stabilitas politik harus dijaga agar pembangunan dapat berlangsung sesuai harapan masyarakat," kata Firdaus.
     
Dalam paparannya saat Diskusi di gedung SMSI PRESS CLUB JL. Veteran II No. 7C Jakarta Pusat.

Taufiqurokhman menyoroti soal riset dan teknologi yang  dikembalikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah Menteri Nadiem Makarim. 

Pasalnya, sejak awal kepemimpinan mantan Bos Gojek itu kerap menimbulkan berbagai polemik di dunia pendidikan.

"Kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh riset yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemampuan Menteri Nadiem Makarim dalam bidang riset masih perlu dipertanyakan, sebab, saat mengurusi pendidikan saja berbagai polemik hingga protes muncul  dari guru, penggiat pendidikan serta dari masyarakat. Tinggal kita tunggu, apakah riset pada perguruan tinggi yang mengadaptasi dengan Menteri Nadiem Makarim? Atau sebaliknya," kata Taufiqurokhman. 

Sementara itu, Eko Sriyanto Galgendu menyampaikan, penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merupakan hak prerogatif Presiden, namun dia mengingatkan kecenderungan Jokowi mendatangkan investor dari China dinilai sebagai bentuk tidak percaya diri serta tidak memahami bagaima negara tirai bambu itu beberapa kali melecehkan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya.

"Jangan sampai investasi ini malah akan menjebak Indonesia sehingga kita tidak berdaulat di negeri sendiri," kata pria yang akrab disapa Eko ini.

Demikian halnya, Eko menyoal kabinet Jokowi yang dinilai lebih mementingkan pebisnis dari pada fundamental ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Padahal, pandemi Covid-19 kata dia seharusnya dimanfaatkan Presiden RI ke 7 itu untuk menyatukan seluruh komponen bangsa bersama-sama membangun kekuatan ekonomi dengan segala potensi Indonesia.

"Kalau dalam istilah awamnya, kabinet Jokowi masih berpola pikir 'Otak Bisnis', hanya sekedar mencari keuntungan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Akibatnya, perekonomian masyarakat terus terpuruk meskipun berbagai jenis bantuan telah digelontorkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Boki Ratu Nita Budhi Susanti meminta Menteri Riset Pendidikan agar lebih serius memperhatikan riset-riset yang dilakukan oleh putra putri terbaik bangsa. Menurutnya, berbagai riset yang dilakukan oleh periset Indonesia malah dikuasai oleh negara lain.

"Jangan sampai terjadi lagi! Bangsa kita memiliki orang-orang hebat di bidang riset, jangan sampai lebih diperhatikan oleh bangsa lain dari pada kita sendiri," katanya.(*)