Kades Dilarang Ikut Serta dalam Politik Praktis

Meranti, Hariantimes.com - Kepala desa (kades) dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis. Karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni Pasal 29 huruf (g) dengan tegas dinyatakan, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. 

Dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Begitu juga perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun (pelaksana kewilayahan) dan kepala seksi dan kepala urusan (pelaksana teknis) juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 
Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis S.IP MM kepada Hariantimes.com, Kamis (15/10/2020), menjelaskan, pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, dan Sanksi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar  larangan dalam Politik Praktis juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan.

 "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian," jelas Darwis.

Pasal 52 ayat (1), katanya, Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sementara itu, Kepala Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir yang juga Ketua Forum Kepala Desa Se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Mahadi mendukung penuh semua aturan.

"Sebagaimana visi dan nisi saya sebagai Ketua Forum Kades masa bakti 2018-2021, yakni visi Menjadikan Forum Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Meranti bermanfaat dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah," kata Mahdi seraya berharap, agar segala permasalahan Kepala Desa dapat menyesaikan sebuah masalah, misalnya yang berkaitan dengan anggota Forum, khususnya setiap permasalahan desa dengan cara duduk berasama di dalam forum.(*)

Penulis: Tengku Harzuin