Jamin Masyarakat Terbebas Stunting, Bupati Meranti Minta Camat Atur Daerahnya

Meranti, Hariantimes.com - Penyebab stunting bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan. Tapi juga kondisi lingkungan yang tak layak.

Untuk itu, Camat diminta mengatur daerahnya untuk menjamin masyarakat hidup lebih layak dan terbebas dari stunting.

Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi saat membuka kegiatan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Kamis (13/08/2020).

Turut hadir Asisten III Sekdakab Meranti H Rosdaner, Kepala Dinas Kesehatan dr Misri Hasanto, Kepala Dinas Perikanan Meranti Heldi SE, Kepala Badan Lingkungan Hidup Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala Dinas Kependudukan Meranti Drs Hariyandi, Sekretaris DPMPD Meranti H Edi M Nur, Ketua IBI Meranti, Para Camat, Kepala UPT Puskesmas, Perwakilan PKK dan organisasi menyangkut masalah ibu dan anak dan lainnya.

Dikatakan Bupati, penuntasan masalah stunting di Kepulauan Meranti  merupakan pekerjaan yang sangat mulia demi keberlangsungan generasi penerus Meranti.

"Ini akan menentukan nasib generasi penerus Meranti pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang agar mereka dapat tumbuh seperti yang diharapkan dan eksis menjalani kehidupannya. Jika tidak, maka banyak generasi muda kita tidak bisa bersaing karena kondisi fisik dan otak mereka tidak seperti yang diharapkan," jelas Bupati.

Terkait jumlah penderita stunting di Meranti, ungkap Irwan, ada sebanyak 1.971 balita atau 13 persen dari total balita yang ada di 9 kecamatan dan 102 desa. Jika mengacu pada standar WHO, angka stunting yang mengkhawatirkan berada diangka 30 persen ke atas. Meski begitu, Pemkab Meranti sangat berkomitmen untuk menuntaskan masalah stunting di daerah agar tidak terjadi peningkatan yang signifikan.

"Berkat kerja keras semua OPD dan didukung oleh masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan terus menurun. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa angka stunting masih terus bertambah. Kondisi itu membuktikan, jika melihat kondisi fisik geogafis kewilayahan stunting bukan saja dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Tapi oleh tingkat kepadatan penduduk dimana banyak rumah-rumah petak yang padat penduduk di Selatpanjang berada dalam kondisi kumuh, selain itu juga air bersih dan sanitasi," pungkas Bupati.

Untuk menuntaskan masalah stunting di Meranti, sebut Bupati, tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Tapi juga harus melibatkan Dinas PU, Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan lainnya yang sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang tak kalah penting, adalah peran aktif dari Camat dan Kepala Desa untuk mengatur daerahnya masing masing.

"Saya minta Camat dan Kades dapat mengatur lingkungan dan wilayahnya masing-masing untuk menjamin masyarakat bisa hidup lebih sehat dengan begitu potensi terjadinya stunting dapat dicegah," pinta Bupati.

Upaya lainnya yang harus dilakukan untuk menuntaskan stunting, menurut Bupati, dengan cara mengaktifkan kembali Posyandu yang gencar memberikan sosialisasi kepada para ibu terkait pentingnya pemberian makanan bergizi pada balita dan yang utama pemberian ASI eksklusif.

"Saya minta seluruh Posyandu kembali diaktifkan, terus lakukan sosialisasi pentingnya pemberian ASI kepada balita yang saat ini semakin berkurang," paparnya Bupati.

Dan kepada pimpinan OPD diminta untuk memberikan ruang dan waktu kepada para pegawainya yang merupakan ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada anaknya. Atau dapat menyediakan ruang khusus kepada ibu menyusui.

"Saya minta rencana ini perlu ditindaklanjuti segera dengan aksi nyata," pinta Bupati.

Kepala Dinas Kesehatan Meranti, dr Misr Hasanto menjelaskan, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang Balita akibat kekurangan gizi. Stunting bisa disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kepada balita dan pola asuh yang salah dari orangtua.

"Jika dibiarkan tanpa diintervensi melalui program yang tepat, akan menimbulkan masalah terhadap Balita mudah sakit, tuberkolosa, diare dan infeksi lainnya. Dan lebih parahnya penderita Stunting tidak dapat sekolah lebih tinggi karena perkembangan otak terganggu," jelas Misri.

Saat ini, kondisi Prevalensi Stunting Meranti berada diangka 13 Persen. Penderita Stunting tersebar di 16 Desa dan Kelurahan yang telah dijadikan Locus Prioritas penuntasan Stunting. Daerah tertinggi berasa di Kelurahan Selatpanjang Timur 32.11 Persen dan terendah di Desa Alai.

Menurut Misri, untuk menuntaskannya perlu dilakukan program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan semua OPD terkait. Sehingga sesuai RPJMN Nasional pada Tahun 2024 mendatang Indonesia bebas dari Stunting.

Salah satu yang dilakukan Pemkab Meranti untuk mengatasi masalah Stunting ini adalah dengan membuat rencana aksi daerah melalui rencana aksi ini diharapkan dapat menurunkan jumlah Balita Stunting di Meranti, meningkatkan status ekonomi keluarga, meningkatkan pola asuh, dan ketahanan pangan keluarga balita stunting.(*)

Penulis: Tengku Harzuin