Kampung Muara Kelantan Jadi Desa Inklusi Pertama di Riau

Desa Inklusi tersebut yakni Kampung Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau.

"Ahamdulillah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Siak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan di Kabupaten Siak telah mampu mewujudkan Kampung Muara Kelantan Sungai Mandau sebagai desa inklusi yang pertama di Provinsi Riau,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin saat mengikuti video conference bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Yusri, dalam agenda evaluasi Program Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019, dan Program Kerja Tahun 2020 di era pandemi Covid-19, dari Ruang Command Center Siak Live Room, Selasa (23/06/2020).

Dikesempatan itu, Penjabat Sektetaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda kabupaten Siak Azmarwan Yohanto.

 

Di Muara Kelantan, sebut Jamal, pemerintah daerah bersama stakeholder memberdayakan masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan. Di antaranya budidaya padi. Sementara sebagian masyarakat yang lain dilakukan pembinaan untuk mengembangkan perkebunan sawit. 

“Sebagian masyarakat lainnya juga kami dorong untuk memberdayakan perekonomian di berbagai bidang untuk menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah," jelasnya.

Menanggapi laporan Penjabat Sekda Jamaluddin tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Yusri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang telah mampu mewujudkan Desa Inklusi pertama di Bumi Lancang Kuning tersebut. 

"Saya sangat mengapresiasi penyampaian Bapak Penjabat Sekda Siak yang telah menyampaikan perkembangan pencanangan Desa Inklusi di Kabupaten Siak. Saya berharap agar nantinya perkembangan desa tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga Kabupaten Siak bisa menjadi percontohan," harap Yusri. 

Di kesempatan yang sama, Yusri juga mengatakan, saat ini inklusi keuangan dan literasi keuangan Provinsi Riau masih harus terus ditingkatkan. Bahkan diperlukan terobosan-terobosan baru yang digagas bersama baik oleh TPAKD provinsi maupun kabupaten dan kota, bersama-sama dengan penyedia jasa keuangan di Provinsi Riau untuk menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), khususnya dalam memberikan edukasi terkait jasa keuangan kepada masyarakat, memberikan fasilitas keuangan publik, subsidi, dan  bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat dan UMKM. 

"Pada triwulan I, tingkat inklusi dan literasi Propinsi Riau masih harus ditingkatkan. Saya berharap kepada Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan memberikan edukasi jasa keuangan kepada masyarakat, terutama masyarakat Unbankable yang masih belum tersentuh layanan penyediaan jasa keuangan. Saya juga berharap peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah baik di Propinsi maupun Kabupaten/Kota terkait hal tersebut," papar Yusri.

Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid yang dalam kesempatan itu juga didampingi sejumlah unsur Forkompimda Provinsi Riau memberikan catatan evaluasi Program Kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 di era pandemi Covid-19. 

Dalam kesempatan itu, Sekda Provinsi Riau menyampaikan pentingnya peran aktif TPAKD untuk menjaga dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta pentingnya sinkronisasi TPAKD Provinsi dengan Kabupaten dan Kota  bersama penyedia jasa keuangan yang berada di Provinsi Riau.

"Saya mewakili bapak gubernur menyampaikan pentingnya peran aktif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, yang merupakan ujian berat bagi kita bersama. Kita harus mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat, bersamaan dengan upaya kita untuk terus menekan penyebaran Covid-19," ujar Sekda.

Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Siak itu juga menekankan, saat ini masyarakat berada di era new normal. Dimana dalam melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari harus tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga pola hidup sehat. Dalam hal ini, seluruh kepala daerah diharapkan dapat terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat menerapkan pola hidup sehat.

"Saya mendorong para Bupati dan Walikota tetap memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Harapan kita bersama tentunya, Pandemi Covid-19 ini segera berlalu bersamaan laju pertumbuhan ekonomi, karena itu perlu kita tingkatkan peran aktif serta sinkronisasi peran antar Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah," kata Sekda.(*)