.jpeg)
Implementasi Aplikasi SIMDA Integrated
Pemkab Pelalawan Teken Kerjasama BPKP
Bupati Pelalawan HM Harris dan Kepala BPKP Provinsi Riau Ichsan Fuady menandatangani naskah kerjasama.
Pelalawan, Hariantimes.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau meneken perjanjian kerjasama Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ( SIMDA) Integrated.
Perjanjian kerjasama ini langsung ditandatangani Bupati Pelalawan HM Harris dan Kepala BPKP Provinsi Riau Ichsan Fuady di Aula BPKP Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (08/08/2019).
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekdakab Pelalawan Tengku Mukhlis, pejabat struktur di lingkungan BPKP, Plt Kepala Bappeda Edi Surya, Inspektur M Irsyad, Kepala BPKAD Devitson, Sekwan Tengku Ridwan Mustafa, Plt Kadiskominfo diwakili Kabid Data dan Persandian Yunasril serta Kabag Ortal Syafrizal, para Kasubbag Program dan Operator se Kabupaten Pelalawan.
Kepala BPKP Provinsi Riau Ichsan Fuady dalam sambutannya mengatakan, era teknologi digital untuk proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan sudah menjadi keharusan dilakukan melalui dalam sebuah sistem informasi. Dan BPKP saat sekarang mengeluarkan sistem yang dikenal dengan Simda Integrated meliputi E-Planning, E-Budgeting dan E-Pelaporan.
"Kami berharap melalui sistem ini pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang juga masuk dalam rencana aksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya di Kabupaten Pelalawan," harap Ichsan.
Sementara itu, Bupati Pelalawan HM Harris menyebutkan, dengan sistem yang dikembangkan ini tentu Pemkab Pelalawan sangat membutuhkan dan langsung diterapkan. Dimana saat sekarang ini, memang sudah era keterbukaan dan ini adalah kemajuan bagi Pelalawan. Dimana seluruh OPD yakni di level Kasubbag Program dan Operator mendapatkan langsung pendidikan untuk menggunakan sistem ini. Sehingga nantinya E-Planing, E-Budgeting dan E-Pelaporan langsung terintegrasi bersama BPKP. Dan perencanaan penganggaran tidak ada yang perlu ditutupi lagi kepada masyarakat.(*)
Editor : Zulmiron
Tulis Komentar