Kemenkum Riau Ikuti Transfer Knowledge Pengelolaan Pengaduan dan Keamanan Siber

Pekanbaru, Hariantimes.com - Dalam rangka memacu standar pelayanan prima serta membentengi infrastruktur digital dari ancaman siber, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan strategis secara virtual, Selasa (14/07/2026). 

Pertemuan bertajuk Transfer Knowledge mengenai Complaint Handling System, Cyber Security, Penilaian Kinerja Organisasi, dan Pencegahan Maladministrasi ini diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI ini berpusat secara luring di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Di ruang digital Kanwil Riau, hadir secara terpadu Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Febri Mujiono, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Dean Satria beserta jajaran.

Agenda nasional ini dibuka secara resmi melalui sambutan pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Rangkaian kegiatan dirancang secara komprehensif dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan panelis dan pakar multi-sektor yang kompeten di bidangnya.

Pada sesi pertama, para peserta disuguhkan materi mengenai praktik terbaik sistem pengelolaan pengaduan (Complaints Handling System) yang dipaparkan langsung oleh perwakilan pakar senior dari BCA. Sesi tersebut mengupas tuntas transformasi pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan kompetensi digital diteruskan pada sesi kedua dan ketiga yang membedah arsitektur keamanan siber (Cyber Security), menghadirkan narasumber ahli dari Divisi TI BCA serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memberikan strategi mitigasi kerentanan data sistem informasi pemerintah. Pada sesi siang, pembekalan ditutup dengan pendalaman materi Penilaian Kinerja Organisasi oleh Kementerian PANRB dan strategi Pencegahan Maladministrasi oleh Ombudsman RI demi menjamin pemenuhan hak-hak pelayanan masyarakat yang bersih, transparan, dan bebas dari maladministrasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan penegasan mengenai esensi keikutsertaan jajarannya. "Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemudahan prosedur, tetapi juga dari seberapa responsif kita dalam mengelola aduan masyarakat serta seberapa aman instrumen digital pendukungnya dari ancaman kejahatan siber. Melalui kegiatan transfer knowledge ini, kami harap seluruh jajaran untuk menerapkan strategi penanganan keluhan dan sistem keamanan informasi ini. Ilmu ini harus diimplementasikan secara konkret guna memastikan sistem layanan kelembagaan di wilayah Riau berjalan secara optimal, aman, akuntabel, dan sepenuhnya bebas dari potensi maladministrasi," tegas Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan.(*)