Waka GEKIRA Herry Dahana: Dukung Setiap Kebijakan yang Benar-Benar Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Jakarta, Hariantimes.com - Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengkritik pemerintah.

Tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk mengawal kebijakan secara objektif dan memberikan dukungan terhadap program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjaga optimisme dan terus mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukkan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Irjen Pol (Purn) Herry Dahana dalam keterangannya, Kamis (25/06/2026).

Herry menilai, Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penting pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Perjalanan tersebut, tidak mudah karena dihadapkan pada berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.

Karena itu, Herry menegaskan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas dan memiliki daya saing tinggi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah membawa visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, serta investasi pada kualitas generasi muda.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Herry mengakui program tersebut menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik terkait efektivitas pelaksanaannya.

“Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia,” katanya.

Herry menjelaskan, program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah kebijakan yang lahir tanpa contoh. Sejumlah negara maju maupun berkembang seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah lama menjalankan program serupa sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Program tersebut, lanjutnya, tidak hanya bertujuan mengurangi masalah gizi, tetapi juga meningkatkan kesehatan anak, kesiapan belajar, kualitas pendidikan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha setempat.

Herry juga mengutip laporan World Food Programme (WFP) yang menyebutkan bahwa sekitar 466 juta anak di 107 negara saat ini menerima program makan sekolah sebagai bagian dari investasi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.

“WFP menyebut program makan sekolah sebagai salah satu investasi sosial yang memiliki manfaat luas bagi pembangunan sumber daya manusia apabila dikelola secara efektif,” ujarnya.

Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan niat baik pemerintah. Program tersebut harus didukung tata kelola yang profesional, ketepatan sasaran, transparansi penggunaan anggaran, sistem pengawasan yang kuat, serta evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks itu, Herry menilai masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak Indonesia.

“Peran masyarakat bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa,” tegas Herry mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan. Program sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa persatuan bangsa,” katanya menegaskan, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang masih ada. Sebaliknya, masyarakat perlu tetap kritis, namun dengan cara yang objektif dan konstruktif.

“Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Herry, demokrasi yang sehat dibangun melalui kritik yang objektif, dialog yang bermartabat dan semangat kebersamaan untuk mencapai kepentingan bangsa.

“Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)