Kemenko Kumham Imipas dan Kanwil Kemenkum Riau Matangkan Penguatan Peran Penyuluh Hukum Nasional

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menerima audiensi dari Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta jajaran di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Selasa (23/06/2026). 

Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penguatan Peran Penyuluh Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2026 yang akan digelar di Kanwil Kemenkum Riau.

Kegiatan audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda nasional yang berfokus pada peningkatan kapasitas serta optimalisasi peran Penyuluh Hukum sebagai ujung tombak pembangunan budaya hukum di masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rudy Hendra Pakpahan didampingi oleh jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau. Sementara itu, rombongan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum bersama tim kerja yang turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Berbagai aspek teknis dan substansi kegiatan menjadi fokus pembahasan, mulai dari kesiapan pelaksanaan acara, susunan agenda, materi yang akan disampaikan, hingga pembagian peran masing-masing pihak dalam mendukung kelancaran kegiatan. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan efektif serta menghasilkan rekomendasi yang mendukung penguatan peran Penyuluh Hukum di tingkat nasional.

Rudy Hendra Pakpahan menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam mendukung penuh pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, Penyuluh Hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses informasi hukum, serta mendukung berbagai program pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang akan dilaksanakan, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta penguatan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan para Penyuluh Hukum dalam menjalankan tugas pembinaan hukum kepada masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang semakin sadar hukum dan berbudaya hukum.

Audiensi berlangsung dalam suasana yang produktif dan penuh semangat kolaborasi. Dengan persiapan yang matang serta koordinasi yang kuat, Kanwil Kemenkum Riau optimistis kegiatan penguatan peran Penyuluh Hukum Tahun 2026 dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional.(*)