Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan Berbasis Bukti, Kemenkum Riau Ikuti Policy Talks 2026

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan mengikuti secara virtual kegiatan Policy Talks 2026 bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya”, Senin (22/06/2036). 

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan penguatan kompetensi analis kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Rudy Hendra Pakpahan bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Riau menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas penyusunan kebijakan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya, Sahata Marlen Situngkir. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang disusun secara cermat, berbasis data (evidence-based policy), selaras dengan agenda nasional, serta didukung harmonisasi regulasi sejak tahap awal perumusan kebijakan.

Pada sesi pertama, Direktur Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Nasional (SPK2AN) Lembaga Administrasi Negara RI, Widhi Novianto, memaparkan materi mengenai teknik penyusunan policy brief sebagai instrumen rekomendasi kebijakan yang ringkas, sistematis, dan berbasis hasil riset. Ia juga menekankan pentingnya peran strategis Analis Kebijakan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2024, mulai dari proses identifikasi isu, penyusunan alternatif solusi, hingga evaluasi dampak kebijakan agar mampu menghasilkan keputusan yang tepat sasaran.

Sementara itu, pada sesi kedua, Sekretaris BPSDM Provinsi Papua Barat, Dr. Edison Ompe, menyampaikan studi kasus penyusunan policy brief mengenai usulan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat. Melalui analisis berbasis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kondisi fiskal, serta pemerataan tenaga pendidik dan sarana pendidikan, dipaparkan rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Otonomi Khusus Papua.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait implementasi analisis kebijakan di lingkungan kerja, penyusunan rekomendasi berbasis bukti, hingga teknik penyusunan policy brief yang memenuhi kaidah akademik sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan memberikan wawasan baru bagi peserta dalam memperkuat kualitas kebijakan publik.

Melalui keikutsertaan dalam Policy Talks 2026 ini, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang analisis kebijakan. Penguatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung lahirnya kebijakan yang lebih adaptif, berkualitas, dan berbasis bukti, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.(*)