Perkuat Kualitas Kebijakan Publik, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Policy Talks Nasional Bersama Kemenkum Gorontalo

Pekanbaru, Hariantimes.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam kegiatan Policy Talks pada Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bertema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Wilayah” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo secara daring, Rabu (10/06/2026).

Kegiatan yang diikuti melalui Zoom Meeting tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau, Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Riau. 

Keikutsertaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan memberikan dukungan penuh terhadap partisipasi jajaran Kanwil dalam forum strategis tersebut.

Menurutnya, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya analis kebijakan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang efektif, adaptif, dan akuntabel. Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Riau untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum di daerah.

Acara dibuka oleh jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah, Raymond JH Takasenseran didampingi Kepala Divisi P3H, Ramlan Harun. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi strategis terkait penguatan kapasitas analis kebijakan dan penyusunan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Narasumber pertama, Prof Dr Sastro M Wantu SH MSi (Guru Besar Administrasi Kebijakan Publik Universitas Negeri Gorontalo) memaparkan pentingnya landasan teoretis dan kerangka strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdaya guna. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda LAN Makassar, Satria Eka Tri Laksana SIP MAP memberikan perspektif mengenai penguatan kompetensi aparatur melalui pemanfaatan instrumen analisis kebijakan yang lebih adaptif, presisi, dan solutif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.

Diskusi yang berlangsung interaktif menyoroti pentingnya kolaborasi antara analis kebijakan, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui pendekatan tersebut, setiap rekomendasi kebijakan diharapkan mampu meminimalkan dan bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Kanwil Kementerian Hukum Riau berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik dan wawasan strategis yang diperoleh untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. 

Dengan dukungan Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Pakpahan, penguatan kapasitas analis kebijakan diharapkan semakin mendorong terwujudnya kebijakan hukum yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendukung agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan.(*)