Syahrul Aidi: KDMP Program Strategis, tapi Punya Risiko Ganggu Usaha Masyarakat Desa

Pekanbaru, Hariantimes.com - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi agenda strategis Presiden kini menjadi sorotan.

Meski bertujuan baik, kebijakan yang bersifat "pukul rata" untuk seluruh desa dikhawatirkan justru mengganggu ekosistem usaha masyarakat lokal yang sudah berjalan.

Anggota Komisi 1 DPR RI Dr H Syahrul Aidi Maazat Lc MA menekankan, kebijakan yang bersifat "pukul rata" untuk seluruh desa di Indonesia memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Karena setiap desa memiliki karakteristik, jumlah penduduk.dan potensi ekonomi yang berbeda-beda.

"Membuat kebijakan yang sama untuk seluruh desa itu tidak tepat. Desa itu beda karakter, beda jumlah penduduk dan beda potensinya," ujarnya menanggapi isu KDMP dalam acara silaturahmi bersama insan pers Riau di Wareh Kupie, Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Kamis (23/04/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti, sambung Syahrul Aidi, validitas data yang diterima oleh Presiden. Ada kekhawatiran, pengambilan keputusan hanya didasarkan pada informasi satu pihak tanpa opsi pembanding. Hal ini berisiko membuat kebijakan tidak berpijak pada realitas lapangan.

"Yang kita khawatirkan adalah Presiden membuat kebijakan berdasarkan data yang hanya dari satu pihak. Mengingat akses komunikasi ke Presiden di Jakarta tidak semua orang bisa masuk, sehingga pilihan opininya menjadi terbatas," katanya.

Sebagai mitra Kementerian Desa saat masih bertugas di Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyatakan telah memberikan tanggapan resmi melalui media sosial terkait dinamika KDMP ini. Harapan besarnya adalah agar pemerintah memastikan data yang digunakan sebagai dasar kebijakan benar-benar akurat dan mencerminkan kebutuhan riil di akar rumput.

"Pemerintah kini ditantang untuk membuktikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi solusi nyata bagi kemiskinan di desa tanpa mematikan kreativitas ekonomi lokal yang sudah ada," katanya

Namun demikian, sebut Syahrul Aidi, terdapat angin segar mengenai arah kebijakan KDMP. Dimana informasi terbaru menyebutkan  Presiden telah menginstruksikan agar program ini lebih difokuskan pada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Langkah ini dinilai sebagai respon yang tepat, terutama untuk menangani isu kesejahteraan dasar di pelosok daerah.

"Hingga saat ini, publik masih menunggu bagaimana tindak lanjut dan implementasi teknis dari arahan Presiden tersebut agar KDMP benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan justru pengganggu usaha rakyat yang sudah mandiri," katanya.

Kabar terbaru menyebutkan, Presiden telah mengarahkan agar fokus KDMP dialihkan secara spesifik untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Hal ini merespons realita di lapangan, di mana masih banyak anak sekolah di daerah yang berangkat tanpa bekal makanan atau uang jajan.

"Saya sangat setuju (fokus ke warga tidak mampu), karena di daerah-daerah itu banyak anak sekolah yang tidak bawa jajan, bahkan tidak makan. Hal-hal seperti ini yang harus dibantu," ujar Syahrul Aidi.

Salah satu poin krusial yang dikritisi. sebut Syahrul Aidi, standarisasi kebijakan untuk seluruh desa di Indonesia. Mengingat setiap desa memiliki karakter, jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang berbeda.

"Kebijakan yang disamaratakan dianggap kurang tepat sasaran," katanya menekankan pentingnya akurasi data yang diterima Presiden agar kebijakan yang lahir tidak hanya berdasarkan masukkan satu pihak. Ada kekhawatiran mengenai terbatasnya pihak yang bisa memberikan masukan langsung kepada Presiden, sehingga opsi kebijakan yang berkembang di pusat (Jakarta) terkadang minim variasi

"Setiap desa memiliki keunikan yang tidak bisa diseragamkan dengan satu regulasi kaku. Karena itu, KDMP diharapkan menjadi pendukung, bukan kompetitor bagi usaha yang sudah didirikan masyarakat desa secara mandiri," katanya.(*)

Penulis: Zulmiron